Pengajuan Pencairan ADD dan DD Terhambat, Kades Ungkap Penyebabnya

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) periode Januari-Maret 2025 sejumlah desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami keterlambatan. Bukan tanpa alasan, sejumlah kades mengeluhkan rumitnya regulasi dan banyaknya dokumen yang harus disiapkan sebagai penyebab utama keterlambatan tersebut.

Kades Durian Demang Kecamatan Taba Penanjung, Thomas Edison mengungkapkan proses pencairan ADD dan DD diperkirakan baru akan terlaksana sebelum Lebaran. Hingga saat ini, pihaknya masih dalam tahap pemberkasan.

BACA JUGA:BPBD Benteng Himbau Masyarakat Waspada Bencana Alam

‘’Kebijakan pemerintah saat ini membuat banyak kepala desa merasa bahwa regulasi DD terlalu rumit dan padat. Banyak dokumen yang harus disiapkan untuk pengajuan,’’ ujar Thomas pada Rabu, 5 Maret 2025.

Ia menambahkan, hingga saat ini, baru sekitar 10 desa yang berkasnya diterima. Pihaknya sendiri baru memasukkan berkas, meskipun persiapan APBDes telah dilakukan sejak Desember tahun lalu.

‘’Kemungkinan sebelum Lebaran itu bisa pencairan, tapi kami belum tahu juga. Selain rumit, banyak juga perangkat desa dan kepala desa yang mengeluhkan tentang banyaknya anggaran yang tidak bisa lagi dianggarkan melalui dana desa,’’ jelasnya.

BACA JUGA:Tolak Replanting PT. BNT, Ini Alasan Pemilik Lahan

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Muslimin, Kades Padang Tambak. Ia mengaku belum mengetahui kapan ADD dan DD akan cair, karena proses APBDes di desanya juga belum selesai.

‘’Kami belum ada memasukkan atau mengantarkan berkas dan dokumen. Jadi tidak tahu juga apakah akan cair sebelum Lebaran, atau sesudah Lebaran. Kami juga agak pusing dengan banyaknya dokumen yang harus disiapkan, regulasi juga agak rumit. Jadi hingga sampai hari ini belum ada tanda-tandanya,’’ ungkap Muslimin.

Ia menambahkan, biasanya, jika sudah memasuki waktu pencairan, dana akan langsung masuk ke rekening desa. Keterlambatan pencairan ADD dan DD ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Para kepala desa berharap pemerintah dapat memberikan pendampingan agar proses pencairan dana dapat berjalan lebih lancar.(cw1)