Aktivis GOLBE Pertanyakan Pertanggungjawaban Biaya Website Desa

--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Banyaknya ditemukan website desa di Bengkulu Tengah yang tidak update dari segi postingan artikel secara terus menerus dan bahkan tidak sedikit desa yang websitenya mati karena berbagai alasan menimbulkan tanda tanya besar bagi aktivis Gabungan Ormas dan LSM Bersatu (GOLBE).
Hasnul Effendi yang akrab disapa Fendi selaku Koordinator GOLBE mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan biaya website. Baik biaya pembuatan hingga operasional yang dikeluarkan tiap tahun.
"Apa bedanya dengan proyek? setelah dibangun di awal dengan biaya yang tidak sedikit lalu tidak ada manfaatnya, bahkan tiap tahun selalu dikeluarkan biaya dari DD. Seperti apa bentuk pertanggungjawabannya? Dengan mudahnya pihak desa menyebut websitenya sudah mati, lalu bagaimana dengan dana yang dikeluarkan untuk pembuatan dulu, dianggap hilang begitu saja? Kita mempertanyakan hal itu," kritik Fendi.
Sebagaimana diketahui bahwa sejatinya website desa bertujuan untuk mempublikasikan seluk beluk desa tersebut ke dunia luar, sehingga dapat diketahui banyak orang. Baik itu profil dan potensi desa, kemudian dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai desa sebagai wujud keterbukaan informasi publik, wadah dokumentasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa serta mempromosikan produk-produk unggulan.
Sekdes Panca Mukti, Sucipto menerangkan bahwa website desa dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat seputar kegiatan desa. Menurutnya, sekarang ini tranparansi dalam segala hal adalah wajib dilakukan pemerintah desa, salah satunya melalui web desa. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang harus diwujudkan dalam pengelolaan dana desa dan kegiatan pemerintahan desa.
BACA JUGA:Tim Tabur Kejati Bengkulu Tangkap DPO Kasus Korupsi KUR BRI di Lampung
"Untuk web desa sudah dua tahun ini aktif dijalankan. Dalam pengelolaannya pemdes memberikan informasi seputar kependudukan, kegiatan dan tranparansi anggaran kepada publik. Kalau anggarannya kami siapkan Rp2,5 juta per tahun untuk operasional web," kata Sucipto.
Berbeda lagi dengan Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang. Bendahara Desa, Desiyanto mengatakan bahwa desanya belum memiliki website.
"Belum buat, rencana penganggaran tahun 2025 ini. Kalau yang kami dapat informasi itu biaya membuat itu (Website, red) sampai Rp10 jutaan. Sebelum kami buat kami akan mencaritahu dulu, sampai ke penggunaannya bagaimana," terangnya.
BACA JUGA:Pj Sekda Bengkulu Tengah Ungkap TPP ASN Akan Cair Jelang Idulfitri
Ada yang menarik pada website Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang. Pasca diberitakan pengelolaan website desa carut marut, dari pantauan wartawan kemarin, Kamis 27 Februari 2025 atau bertepatan dengan terbitnya berita di media, ada postingan artikel terbaru.
"Kalau Margo Mulyo aktif, tapi memang tidak seluruhnya update semisal artikel, itu tidak terlalu sering. Yang aktif itu statistik kependudukan, selalu berubah-ubah setiap bulan," ujar Kades Syaifurohman.(tim)