Program Ketahanan Pangan Wajib Libatkan BUMDes, Begini Penjelasannya

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diminta untuk terlibat aktif dalam program ketahanan pangan yang akan digulirkan oleh desa. BUMDes di Bengkulu Tengah diharapkan dapat fokus pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Salah satunya mendukung penyediaan bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabid Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Dinas PMD Bengkulu Tengah, Sandarman, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa kebijakan yang diatur oleh pemerintah mengharuskan BUMDes untuk aktif dan siap melaksanakan program ketahanan pangan tersebut. 

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/11226/tersangka-kasus-dugaan-penganiayaan-gunakan-sajam-ditangkap-setelah-sempat-melarikan-diri-ke-mukomuko

"BUMDes harus siap menjalankan program ini. Pemerintah desa juga diharapkan menemukan titik temu agar pelaksanaan program ini tidak mengganggu perekonomian desa," ungkap Sandarman.

Menurut Sandarman, dalam mekanisme pelaksanaan program ini, BUMDes akan berkolaborasi dengan kelompok petani atau pihak ketiga untuk memastikan bahan baku yang diperlukan dalam program MBG dapat dipenuhi dengan baik. 

"BUMDes di Bengkulu Tengah sudah siap untuk melaksanakan program Ketahanan Pangan ini. Dalam pelaksanaannya, mereka akan bekerja sama dengan kelompok petani atau pihak ketiga untuk pengolahan bahan pangan," ujarnya.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/11223/mekanisme-penerapan-outsourcing-belum-pasti-pemkab-tunggu-arahan-bupati-definitif

Lebih lanjut, Sandarman menambahkan, jika ada BUMDes yang belum siap melaksanakan program ini, kepala desa diminta untuk segera membuat surat pernyataan yang diputuskan melalui musyawarah desa. Surat tersebut akan mengalihkan pelaksanaan program ke koperasi desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). 

"Jika ada BUMDes yang belum siap, kepala desa harus membuat surat pernyataan tertulis yang mengalihkan tugas ini ke koperasi desa atau TPK. Namun, perlu diingat bahwa TPK hanya bisa beroperasi selama enam bulan, dan setelah itu, tugas tersebut akan dikembalikan kepada BUMDes," demikian Sandarman.(iza)