Ormas Nusantara Institute Desak Staf Ahli Bupati Bentak Wartawan Minta Maaf
Harisna Asari--
Tarmizi Gumay: Tidak Mau Dikritik Jangan Jadi Pejabat!
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Setelah Gerakan Lima Kamis, giliran aktivis Ormas Nusantara Institute, Harisna Asari yang mengecam perbuatan arogan Staf Ahli Bupati Bengkulu Tengah, Gunawan R membentak wartawan media lokal setempat saat diwawancara.
Tegas, Haris mendesak agar pejabat bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke publik lalu meminta Penjabat (Pj) Bupati, Heriyandi Roni menurunkan Tim Penilai Kinerja (TPK) melakukan evaluasi terhadap Gunawan.
"Oleh karena dari awal yang bersangkutan kita menilai menunjukkan gelagat tidak menerima kritikan soal kekeliruan surat pengumuman paskibraka, sementara yang kita sampaikan adalah fakta. Kalau memang benar tentu akan kita suarakan benar, tapi kalau salah kita tidak akan diam. Itulah tugas dan fungsi ormas, sama seperti wartawan. Jadi kalau ada rekan kami wartawan diperlakukan kasar oleh pejabat kami turut mengecam perbuatan tersebut. Setahu kami wartawan itu dalam bekerja dilindungi oleh UU. Apalagi wartawan yang dibentak itu kami tahu persis keseharian dan profesionalismenya," urai Haris.
"Kami mendesak pejabat tersebut meminta maaf baik secara pribadi maupun ke publik. Jika tidak kami siap bersama rekan wartawan dalam mengambil tindakan selanjutnya, turun ke jalan kami siap ikut. Kepada bapak Pj Bupati terhormat, kami juga meminta tidak tutup mata dengan bawahannya. Jangan juga malah melindungi, tegakkan aturan. Panggil, periksa, evaluasi dan berikan sanksi bagi yang bersalah. Agar menjadi efek jera bagi pejabat lainnya," lanjut Haris.
Terpisah, Advokat kondang dan juga pimpinan Lembaga Peduli Hukum Bengkulu, Achmad Tarmizi Gumay turut menyesalkan sikap pejabat Bengkulu Tengah yang alergi dengan kritikan. Apalagi sampai membentak wartawan, menurut Tarmizi sangat tidak terpuji.
"Semestinya dia harus pahami dengan kedudukan dia sebagai apa. Kalau dia sebagai pejabat publik, dia harus terbuka dengan publik. Kalau dia tidak mau diwawancarai selaku pejabat publik, jangan jadi pejabat. Pejabat publik itu wajib dekat dan bersinergi dengan media," kata Tarmizi.
"Kalau sudah jadi pejabat publik, harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau dikritik itu wajar, karena sifatnya membangun. Ketika ada kekeliruan untuk menjadi kebaikan agar tidak terjadi kedua kali.
Kalau tidak mau dikritik, jangan menjadi pejabat publik. Pejabat publik dikritik itu wajib. Karena semua kinerja yang ia lakukan ataupun kebijakan yang diambil belum tentu benar," tandas Tarmizi.(fry)
- Tag
- Share
-
-
