Gerakan Lima Kamis Curigai Anggaran Sewa Tenda dan Sound System, Segini Nilainya

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Bukan hanya Ormas Nusantara Institute yang menyoroti anggaran pelaksanaan Upacara HUT Bengkulu Tengah di Badan Kesbangpol yang diduga janggal dalam realisasinya, Gerakan Lima Kamis juga menaruh atensi besar.

Bahkan disampaikan pentolan Gerakan Lima Kamis, Nasirwandi pihaknya sudah mengantongi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 

Dibeberkan Tiwot_sapaan akrabnya, item belanja yang nilainya mencurigakan adalah belanja sewa tenda sebesar Rp32.000.000/paket dengan belanja sewa sound system sebesar Rp8.500.000/paket. 

"Ya ada (DPA, red). Kita hanya mengikuti sesuai yang disampaikan pak Kaban dengan wartawan, agar mencaritahu sendiri besaran anggarannya (Upacara HUT Bengkulu Tengah, red). Di situ (DPA, red) ada tertera anggaran sewa tenda dan sound system yang besarannya menurut kami mencurigakan. Cukup besar, Rp32.000.000 untuk tenda dan Rp8.500.000 untuk sound. Akan kami cek di tempat penyewaannya, apakah memang harganya sesuai di DPA. Dan kita akan cari tempat pembandingnya," urai Tiwot.  

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/5350/jaksa-siap-terima-aduan-dugaan-pelanggaran-di-badan-kesbangpol-dan-ukpbj

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/5331/dikritik-bertubi-tubi-kaban-kesbangpol-tanggapi-santuy-ormas-minta-aph-periksa-anggaran-upacara-dan-ukpbj

"2 item itu dulu yang akan kami cek. Ada banyak item belanja lain, ada makan minum, sewa kursi, honor, perjalanan dinas. Kita belum tahu apakah tenda dan sound tadi peruntukkannya upacara HUT Benteng kemarin atau untuk kegiatan lain karena tidak ada keterangannya di DPA. Jelasnya ada item belanja itu," lanjut Tiwot. 

Disinggung apa langkah yang diambil jika faktanya nanti ada selisih antara nilai belanja di DPA dengan realisasi, Tiwot menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Harisna selaku Ketua Ormas Nusantara Institute. 

"Tentu langkah pertama kita akan meminta klarifikasi dengan pejabat di Kesbangpol. Kalau tidak mendapat respon dan ditindaklanjuti maka kita akan serahkan temuan kita ke APH," tandas Tiwot.(fry)