Aktivis Sebut Janji Prabowo Perangi Tambang Ilegal Cuma Omong Kosong Besar

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Selasa , 02 Dec 2025 - 22:29

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto kembali mengumandangkan perang terhadap aktivitas tambang ilegal di Indonesia.

Pada Minggu (23/11/2025), dari siang hingga larut malam, Prabowo memimpin rapat tertutup di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Pertemuan itu dihadiri barisan pejabat kelas satu: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga pimpinan PPATK dan BPKP.

Rapat Maraton Bahas Laporan Satgas

Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat tersebut fokus pada evaluasi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan dan penyusunan langkah lanjutan.

“Ada sejumlah agenda strategis yang dibahas secara komprehensif,” ujarnya.

Di meja rapat, Prabowo menekankan kembali mandat UUD 1945 soal pengelolaan sumber daya alam. Laporan yang masuk menyebutkan kerugian besar akibat tambang ilegal, termasuk hilangnya hingga 80 persen produksi timah karena penyelundupan.

Prabowo juga menginstruksikan penindakan tegas serta memerintahkan Jaksa Agung bersama BPK mengaudit konsesi rawan pelanggaran.

Menhan Sjafrie menyebut Presiden meminta aparat berlaku tanpa kompromi. Sementara Bahlil Lahadalia menegaskan rencana menarik izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah ke pusat demi menutup celah manipulasi dan penyalahgunaan izin.

Aktivis Menilai Pemerintah Hanya Mengulang Janji

Namun, pernyataan perang terhadap tambang ilegal itu justru dipandang kosong oleh aktivis lingkungan. Dinamisator JATAM Kaltim, Judika, secara terbuka menyebut narasi pemerintah sebagai “omong kosong lama yang digoreng ulang”.

“Ini retorika yang terus diputar, omong kosong besar, untuk menaikkan citra penguasa, tanpa pernah benar-benar menyentuh para pelaku utama,” kata Judika, Rabu (26/11/2025).

Ia menegaskan bahwa di Kalimantan, tambang ilegal maupun legal sama-sama merampas ruang hidup dan menimbulkan korban.

“Hanya berbeda stempel. Perlindungan politik dan aparat ada di kedua sisi. Tambang ilegal dibiarkan tumbuh karena ada backing kuat,” ujarnya.

aktivis sebut janji prabowo perangi tambang ilegal cuma omong kosong besar                            rakyatbenteng.bacakoran.co - presiden prabowo subianto kembali mengumandangkan perang terhadap aktivitas tambang ilegal di indonesia.
pada minggu (23/11/2025), dari siang hingga larut malam, prabowo memimpin rapat tertutup di kediamannya, padepokan garuda yaksa, hambalang, bogor.
pertemuan itu dihadiri barisan pejabat kelas satu: menhan sjafrie sjamsoeddin, menteri esdm bahlil lahadalia, kapolri jenderal listyo sigit prabowo, jaksa agung st burhanuddin, panglima tni jenderal agus subiyanto, hingga pimpinan ppatk dan bpkp.
rapat maraton bahas laporan satgas
seskab teddy indra wijaya menjelaskan bahwa rapat tersebut fokus pada evaluasi kinerja satgas penertiban kawasan hutan dan pertambangan dan penyusunan langkah lanjutan.
“ada sejumlah agenda strategis yang dibahas secara komprehensif,” ujarnya.
di meja rapat, prabowo menekankan kembali mandat uud 1945 soal pengelolaan sumber daya alam. laporan yang masuk menyebutkan kerugian besar akibat tambang ilegal, termasuk hilangnya hingga 80 persen produksi timah karena penyelundupan.
prabowo juga menginstruksikan penindakan tegas serta memerintahkan jaksa agung bersama bpk mengaudit konsesi rawan pelanggaran.
menhan sjafrie menyebut presiden meminta aparat berlaku tanpa kompromi. sementara bahlil lahadalia menegaskan rencana menarik izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah ke pusat demi menutup celah manipulasi dan penyalahgunaan izin.
aktivis menilai pemerintah hanya mengulang janji
namun, pernyataan perang terhadap tambang ilegal itu justru dipandang kosong oleh aktivis lingkungan. dinamisator jatam kaltim, judika, secara terbuka menyebut narasi pemerintah sebagai “omong kosong lama yang digoreng ulang”.
“ini retorika yang terus diputar, omong kosong besar, untuk menaikkan citra penguasa, tanpa pernah benar-benar menyentuh para pelaku utama,” kata judika, rabu (26/11/2025).
ia menegaskan bahwa di kalimantan, tambang ilegal maupun legal sama-sama merampas ruang hidup dan menimbulkan korban.
“hanya berbeda stempel. perlindungan politik dan aparat ada di kedua sisi. tambang ilegal dibiarkan tumbuh karena ada backing kuat,” ujarnya.
data jatam menunjukkan 168 titik tambang ilegal ditemukan di empat wilayah kaltim sepanjang 2018–2022. meski 11 kasus dilaporkan, hanya dua yang diproses. sedangkan aktivitas diduga meningkat signifikan setelah 2023, dan sebagian disinyalir terhubung dengan pendanaan politik pemilu.
judika juga menyinggung kasus ratusan kontainer batu bara yang berpotensi merugikan negara rp 5,7 triliun di kawasan ikn.
“kalau pemerintah sungguh serius, bukan operator kecil yang disikat, tetapi pemodal dan dalang utamanya,” tegasnya.
dari jakarta, suara serupa datang dari ketua umum dpp lsm-amti, tommy turangan. ia menantang presiden membuktikan keseriusan dengan menyasar oknum aparat dan jenderal yang selama ini diduga menjadi pelindung tambang ilegal.
“menarik pelaku lapangan itu gampang. yang sulit adalah menjamah purnawirawan dan oknum tni-polri yang jadi tameng sindikat,” kata turangan.
ia mendesak penyelidik tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi memetakan dan menangkap otak jaringan.
upaya pemberantasan tambang ilegal makin dipertanyakan setelah muncul kabar bahwa bumn konstruksi, pt pp presisi tbk (ppre), meneken kontrak kerja sama pertambangan dengan pt position di halmahera timur, maluku utara.
kerja sama itu mencakup pembersihan lahan, pengupasan tanah, hingga produksi bijih nikel limonit dan saprolit.
koordinator aktivis maluku utara, yohanes masudede, mengecam langkah tersebut. ia menyoroti rekam jejak pt position yang terseret konflik agraria di maba sangaji, termasuk dugaan kriminalisasi 11 warga yang mempertahankan tanah adat mereka.
“pemerintah bilang mau memerangi tambang ilegal, tetapi bumn justru masuk bekerja sama dengan perusahaan yang sedang dipersoalkan publik. ini kontradiktif dan merusak kepercayaan masyarakat,” kata yohanes.
menurutnya, kerja sama tersebut bukan hanya berpotensi merugikan masyarakat lokal, tetapi juga menyeret citra bumn ke dalam pusaran kontroversi.
kasus pt position kini menjadi perhatian nasional karena terkait perampasan ruang hidup warga dan dugaan operasi tambang yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RAKYAT BENTENG, SELASA 9 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan