Menjelang Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 2, Honorer Wajib Simak 4 Hal Krusial Ini

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Rabu , 11 Jun 2025 - 20:42

1. Telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus; atau

2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

KepmenPANRB 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK Paruh Waktu, yakni di Diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada MenPARB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

b. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK.

c. MenPANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi pemerintah.

d. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan unit penempatan.

e. PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari MenPANRB.

f. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor nomor identitas pegawai ASN.

g. Penerbitan nomor induk PPPK/nomor nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh PPL paling lama 7 (tjuh) hari kerja sejak waktu penyampaian, dan

h. PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib honorer non-database BKN yang gagal seleksi dan tidak tertampung pada optimalisasi formasi?

Pernyataan itu muncul lantaran regulasi yang ada mengatur bahwa PPPK paruh waktu hanya untuk honorer database BKN yang tidak kebagian formasi PPPK Penuh Waktu. Akankah ada kebijakan atau regulasi baru untuk mengakomodasi honorer non-database BKN? Kita tunggu saja.

Namun, yang perlu dipahami, bahwa pemerintah punya niat baik untuk menyelamatkan seluruh honorer. Antara lain melalui kebijakan melarang instansi merumahkan atau melakukan PHK terhadap honorer.

Mengenai gaji honorer yang belum menjadi PPPK, untuk sementara ini diakali dengan cara diambilkan dari pos belanja barang dan jasa. Bukan dari pos belanja pegawai.

menjelang pengumuman kelulusan pppk tahap 2, honorer wajib simak 4 hal krusial ini                            rakyatbenteng.bacakoran.co - menjelang pengumuman kelulusan pppk tahap 2 yang dimulai pada 16 hingga 25 juni 2025, masih banyak honorer non-database bkn yang risau jika tidak lulus seleksi. begitu pun, honorer database bkn yang tidak lulus seleksi tahap 1, galau mengenai rencana pengangkatan mereka menjadi pppk paruh waktu. aksi demo honorer pada rabu 11 juni 2025, melibatkan massa aliansi gabungan r2 dan r3 indonesia yang akan menyasar kemendagri dan istana negara, jakarta pusat.
sebelumnya, pada selasa kemarin, massa honorer r2 dan r3 sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor bkn pusat di jakarta. perlu diketahui, r2 ialah honorer k2 yang hingga saat ini belum beralih status menjadi asn. r3 ialah peserta seleksi pppk 2024 yang bertatus honorer database bkn.
adapun honorer non-database bkn peserta seleksi pppk 2024 diberi kode r4. dalam sebuah group wa, para honorer tersebut mengeluhkan mengenai nasib mereka ke depan.
banyak di antaranya meragukan keseriusan pemerintah, dalam hal ini kemenpanrb dan bkn, untuk menuntaskan masalah honorer pada tahun ini.
kapan pengisian daftar riyawat hidup (drh) untuk pengusulan nomor induk pppk paruh waktu? adilkah jika honorer database bkn yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak mendapatkan formasi dan hanya diangkat jadi pppk paruh waktu? 
apakah honorer non-database bkn gagal seleksi juga akan diangkat menjadi pppk paruh waktu? itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam sebuah group wa honorer peserta seleksi pppk 2024. 
tidak sedikit yang menganggap pemerintah tidak serius dan membandingkan dengan era presiden sby yang dinilai tidak ribet mengangkat honorer menjadi pns. 
yuk, kita sisir sejumlah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer. setidaknya ada 4, yakni sebagai berikut: 
1. kebijakan optimalisasi formasi pppk teknis 
pemerintah pernah menerapkan kebijakan optimalisasi formasi pada 2023, sebagai respons masalah gugur massal pppk teknis 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade.
kebijakan tersebut dipayungi regulasi kepmenpanrb nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pppk tahun anggaran 2022, di era menpanrb azwar anas. 
saat itu, optimalisasi dilakukan dengan mereformulasi kelulusan, yakni berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. kebijakan afirmasi pppk teknis 2022 tersebut berlaku bagi honorer dan honorer k2 peserta seleksi pppk teknis 2022. 
data resmi menunjukkan, pppk tenaga teknis yang dinyatakan lulus seleksi 2022 sejumlah 51.687 atau 46,8 persen. setelah diterapkan kebijakan optimalisasi, jumlah kelulusan pppk tenaga teknis naik drastis, menjadi 69,60 persen, yakni sebanyak 76.867 orang. 
2. penambahan kategori pelamar pppk tahap 2 
ketika banyak honorer database bkn tidak bisa ikut seleksi kompetensi pppk tahap 1 lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms), pemerintah menambah kategori pelamar pppk tahap 2. 
kebijakan tersebut dituangkan dalam kepmenpan-rb 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pppk bagi pegawai non-asn yang terdaftar dalam pangkalan data atau database badan kepegawaian negara (bkn) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan pppk t.a 2024. 
kepala bkn zudan arif fakrulloh pada 15 januari 2025 mengatakan, penambahan kategori pelamar tersebut untuk memaksimalkan honorer database bkn dalam perekrutan pppk 2024.
adapun kategori pelamar tambahan yang diatur dalam ketentuan baru ini, yakni: 
1. pelamar yang tidak memenuhi syarat atau tms seleksi administrasi pengadaan pppk tahap 1. 
2. pelamar yang tidak memenuhi syarat atau tms seleksi administrasi pengadaan cpns; 
3. pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan asn; 
4. pelamar yang memenuhi syarat atau ms seleksi administrasi, namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan pppk tahap 1; atau 
5. pelamar yang memenuhi syarat atau ms seleksi administrasi, tetapi tidak mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024. 
pelamar seleksi pppk tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan/atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut: 
1. pengelola umum operasional;
2. operator layanan operasional; 
3. pengelola layanan operasional; dan 
4. penata layanan operasional. 
3. kebijakan optimalisasi formasi pppk 2024 
setelah pengumuman kelulusan pppk tahap 2, panselnas casn 2024 akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi. deputi bidang sistem informasi dan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara bkn suharmen menyampaikan, optimalisasi diterapkan kepada honorer yang sudah mengikuti seleksi pppk 2024 tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan formasi pppk penuh waktu. kebijakan tersebut juga tidak dibatasi untuk honorer database bkn. 
"tidak ada batasan hanya untuk honorer database. walaupun masuk database bkn, tetapi bila tidak ikut seleksi pppk 2024, tidak bisa masuk optimalisasi," kata suharmen, beberapa waktu lalu. 
kepala bkn zudan arif fakrulloh menjelaskan pengisian formasi kosong pppk tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus pppk tahap 1, dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas.
"jadi, optimalisasi itu diberlakukan setelah pppk tahap 2. sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas," kata prof zudan.
kepala bkn prof zudan menerangkan optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi pppk tahap 2 selesai dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi/berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut: 
1. pelamar prioritas; 
2. eks honorer k2; 
3. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database bkn dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; 
4. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) terakhir secara terus-menerus; dan 
5. lulusan pendidikan profesi guru (ppg) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan ppg di kementerian pendidikan dasar dan menengah. 
4. pengangkatan honorer jadi pppk paruh waktu 
prof zudan menjelaskan, honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi pppk paruh waktu.
namun, pengangkatan mereka menjadi pppk paruh waktu harus melalui usulan pejabat pembina kepegawaian atau ppk. regulasi yang sudah ada yakni kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database bkn. 
mekanisme pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu diatur dalam kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, yang menyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi asn 2024. 
pada diktum kelima kepmenpanrb tertanggal 13 januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database bkn dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau 
2. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 
kepmenpanrb 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database bkn menjadi pppk paruh waktu, yakni di diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menparb berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima.
b. rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi non-asn sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk. 
c. menpanrb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. 
d. rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. 
e. ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pppk paruh waktu dari menpanrb. 
f. kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn. 
g. penerbitan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh ppl paling lama 7 (tjuh) hari kerja sejak waktu penyampaian, dan 
h. ppk menetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
pertanyaannya, bagaimana dengan nasib honorer non-database bkn yang gagal seleksi dan tidak tertampung pada optimalisasi formasi?
pernyataan itu muncul lantaran regulasi yang ada mengatur bahwa pppk paruh waktu hanya untuk honorer database bkn yang tidak kebagian formasi pppk penuh waktu. akankah ada kebijakan atau regulasi baru untuk mengakomodasi honorer non-database bkn? kita tunggu saja. 
namun, yang perlu dipahami, bahwa pemerintah punya niat baik untuk menyelamatkan seluruh honorer. antara lain melalui kebijakan melarang instansi merumahkan atau melakukan phk terhadap honorer. 
mengenai gaji honorer yang belum menjadi pppk, untuk sementara ini diakali dengan cara diambilkan dari pos belanja barang dan jasa. bukan dari pos belanja pegawai. 
muncul juga pertanyaan dari honorer, mengapa pengangkatan menjadi pppk paruh waktu harus melalui usulan pejabat pembina kepegawaian (ppk) masing-masing instansi? sudah pasti hal itu berkaitan dengan kemampuan fiskal masing-masing instansi, terutama pemda. 
meski gaji asn pppk dipasok dari dana alokasi umum (dau) kucuran apbn, ada beberap jenis tunjangan yang menjadi tanggungan masing-masing pemda. 
setelah mengetahui 4 hal krusial di atas, sebaiknya para honorer menanti hasil pengumuman kelulusan pppk tahap 2 dengan prasangka baik. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, KAMIS 12 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan