Pengangkatan PPPK 2024 Disorot DPR, Puan: Pemerintah Harus Percepat Proses

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Masalah ini disoroti langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Pemerintah diketahui telah menetapkan bahwa seleksi PPPK 2024 akan dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai bagian dari penyelesaian masalah jutaan tenaga honorer, khususnya yang telah masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk tahap pertama, pengangkatan PPPK dijadwalkan harus tuntas paling lambat Oktober 2025.

"DPR melalui alat kelengkapan dewan telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025," ujar Puan.

BACA JUGA:Dorong Pengalihan Status PPPK Dosen dan Tendik PTNB jadi PNS, Ini Kabar Baiknya!

Selain pengangkatan PPPK, Puan juga menyoroti lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor industri media dan televisi, serta dampak ekonomi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR juga membahas sejumlah agenda penting lainnya, antara lain penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2026, laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, dan pengesahan naturalisasi empat pemain Timnas Sepak Bola Putri.

Di sisi lain, DPR juga menyoroti sejumlah kebijakan penting, seperti:

    Stabilitas pasokan dan harga pangan nasional

    Pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

    Hilirisasi komoditas tambang dan pembenahan tata kelola sektor migas

    Rencana pengadaan vaksin TBC M72

    Pengawasan terhadap kasus keracunan pangan di 10 provinsi

    Rencana pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah

    Pengaruh media sosial terhadap perilaku anak

    Penanganan kasus narkoba dan rehabilitasi

Pada masa persidangan ini, DPR juga membentuk tiga tim pengawasan khusus: Tim Pelaksanaan Ibadah Haji 2025, Tim Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Penanggulangan Bencana.

Dalam bidang diplomasi parlemen, DPR menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parlemen Negara OKI (PUIC) pada 12—15 Mei 2025. Puan Maharani sendiri ditunjuk sebagai Presiden PUIC hingga konferensi ke-20 mendatang di Azerbaijan.

Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Rakyat menaruh harapan besar terhadap kerja-kerja konstitusional DPR RI. Maka dari itu, kami akan terus mendorong Pemerintah agar hadir di tengah masyarakat dengan solusi yang nyata," tutup Puan.