Bubuhkan Tandatangan Deklarasi Anti Kekerasaan Perempuan dan Anak

Peringatan Hari Ibu ke-95

METROPOLIS RBt - Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95 tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) ditandai dengan membubuhkan tandatangan deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Jumat 22 Desember 2023 di aula Pendopo. Dalam kegiatan ini, diikuti seluruh organisasi perempuan di Benteng yang bertekad dan berkomitmen dalam menyuarakan kepedulian serta penolakan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sekdakab Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST., M.A.P mengapresiasi kegiatan HPI dengan menumbuhkan peran ibu yang sangat berarti tentunya dalam penguatan untuk menuju Benteng lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, ia juga berharap ibu-ibu di Benteng dapat lebih memperkuat diri serta tetap berkomitmen meningkatkan dirinya sehingga dapat memberikan kontribusi besar.

‘’Kegiatan ini sebagai bentuk raya syukur kita kepada ibu-ibu di Kabupaten Bengkulu Tengah yang penuh energi dalam menyambut hari ibu. Mereka juga berkomitmen bersama-sama untuk memajukan masyarakat kita di Benteng,’’ ungkap Rachmat.

Terpisah, Ketua Dharma Wanita Perempuan (DWP) Benteng, Susilo Dharmarini Rachmat momentum ini diharapkan dapat menjadikan ibu-ibu dan remaja perumahan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mempunyai kemampuan untuk melindungi diri sendiri.

‘’Saya berharap HPI ini Ibu-ibu lebih maju. Tentunya dengan momen seperti ini kami berharap seluruh masyarakat yang ada di Benteng untuk peduli terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak hanya itu, kedepannya jangan sampai terjadi kembali kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di wilayah kita karena sejatinya perempuan perlu dilindungi,’’ ungkap Rini.

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Benteng, dr. Dian Heri Roni berpesan dengan adanya pemberdayaan perempuan sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

‘’Saya mengucapkan selamat hari ibu terutama di wilayah Benteng. Kita berharap kedepannya adanya kolaborasi antara organisasi wanita, pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mengetaskan kekerasaan terhadap perempuan melalui konseling dan penyuluhan untuk menyikapi serta memberdayakan perempuan,’’ pungkas Dian.(imo)