Keterangan Kesbangpol Diragukan, Ini Dia Bukti Transfer Calon Paskibraka, Rekening Tujuan Atas Nama

Nasirwandi--

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Adanya informasi pungutan biaya yang dibebankan kepada para Calon Paskibraka Kabupaten Bengkulu Tengah terpilih langsung ditindaklanjuti oleh aktivis Gerakan Lima Kamis, Nasirwandi. Aksi gerak cepat (gercep) pria yang baru saja mengundurkan diri sebagai Kader Partai Hanura ini berhasil mendapatkan foto struk bukti transfer bank untuk pembayaran biaya dari salah seorang Calon Paskibraka. 

Jumlah tertera di struk sebesar Rp235.000 dari Bank BRI kepada Bank BRI dengan rekening penerima atas nama inisial FN. Agaknya besaran yang disetor itu cicilan dari total biaya yang dibebankan, mencapai jutaan rupiah.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/5839/heboh-calon-paskibraka-dipungut-biaya-jutaan-rupiah-kesbangpol-tegaskan

Lebih lanjut Tiwot_sapaan akrabnya meragukan keterangan semula pihak Badan Kesbangpol melalui Kabid Idwasbang, Liana Hartini. Yang mana kata Liana, pungutan tersebut bukan dari Kesbangpol dan bahkan di luar sepengetahuan Kesbangpol. 

"Masa Kesbangpol tidak tahu kalau calon paskibraka dibebankan biaya. Sangat kita ragukan dan pertanyakan. Sementara leading sector urusan paskibraka ini kan di Kesbangpol. Mana bentuk tanggungjawabnya jika sampai kecolongan ada pihak-pihak yang membebankan biaya. Bukan sedikit biaya itu, tidak semua calon paskibraka orang berada. Sedangkan mereka sudah berjuang susah payah untuk bisa lulus, setelah lulus malah dimintai uang dengan dalih membeli ini membeli itu. Kalau nantinya terbukti pungutan itu tidak resmi maka kita akan minta APH atau tim saber pungli turun mengusutnya," jelas Tiwot.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/5837/ormas-nusantara-institute-soroti-dana-kegiatan-karang-taruna-di-dinas-pmd-bengkulu-tengah

Sementara itu, anggota DPRD Benteng, Doni Erian, SE menyayangkan jika informasi tersebut benar adanya. Pasalnya perekrutan paskibraka diketahui tersedia anggaran setiap tahun. 

"Yang jelas, pertama dari segi anggaran pasti ada. Terkait dengan pungutan tersebut kami dari dewan akan mencari kebenaran terlebih dahulu dan akan memanggil sebagai klarifikasi. Kalau memang adanya pungli harus diusut ke pihak pidana dan mata rantai itu harus diputuskan. Kita harusnya malu dengan Benteng yang baru mekar tetapi malah banyak dugaan seperti ini. Saya harap agar pengadaan paskibraka ini adanya transparansi kepada masyarakat," pungkas Doni.(fry/one)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan