Kades Beri Komentar Soal Imbauan Kadis PMD Anjurkan Dana Desa Tak Harus Disimpan oleh Bendahara
ilustrasi--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Drs. Hendri Donal, SH, MH mengeluarkan imbauan untuk seluruh kades agar lebih menjaga dan mengamankan anggaran Dana Desa (DD).
Salah satunya dianjurkan untuk anggaran tidak selalu harus dipegang dan simpan oleh bendahara maupun kades, namun aparatur desa lainnya. Bukan tanpa alasan, hal tersebut guna untuk mengamankan uang negara dari pencurian, perampokan, bahkan kemalingan.
Kades Gajah Mati, M. Yusir menuturkan, dirinya sedikit tidak menyetujui akan hal tersebut. Dirinya mengatakan seharusnya kepala desa yang diwajibkan untuk mengemban tugas memegang anggaran DD.
‘’Seharusnya memang bisa saja kalau PPK atau pelaksana kegiatan yang memegang anggaran tersebut. Tetapi apakah dia sanggup mengemban tanggung jawab jika ada kekeliruan bahkan ada salah satu yang bermasalah. Tanggung jawab itu dipegang oleh kades. Mungkin juga nanti PPK sendiri yang tidak bertanggung jawab,’’ jelas Yusir.
Berbeda dengan Kades Margo Mulyo, Syaifurahman, ia mengatakan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai kepala desa aturan tersebut memang sudah diberlakukan. Hingga saat ini pun kades, bendahara maupun sekdes tidak ada yang memegang anggaran.
‘’Kalau di Margo Mulyo memang sudah seperti itu sejak saya menjabat. Karena kami juga tidak berani memegang dana anggaran tersebut, baik kades, sekdes, maupun bendahara. Bendahara sendiri juga tidak ada memgang uang lebih dari Rp 10 juta. Karena mengikuti aturan dan tak adanya penyalagunaan. Tentu jika ada kegiatan desa seperti pembangunan, pemberdayaan maupun bantuan uangnya tersebut di pegang oleh PPK atau pelaksana kegiatan,’’ pungkas Syaifurahman.(one)
- Tag
- Share
-
-
