Gerbong Mutasi Pejabat Eselon 3 Bengkulu Tengah Segera Bergerak, Bawaslu Ingatkan Ini

Reporter: Leonardo Ferdian/Tri Hardianti |

Editor: Leonardo Ferdian |

Sabtu , 11 May 2024 - 23:15

8. Kabag Kesra Setdakab

9. Kabid di Dinas Dagperinkop UKM

10. Kabid di Dinas PUPR

11. Kabid di Badan Keuangan Daerah

12. Kabid di Dinas KPP

13. Kabid di BPBD

14. Kabid di Dinas PUPR

15. Irban di Ipda

16. Camat Talang Empat

17. Sekretaris Kecamatan Talang Empat

18. Camat Pondok Kubang

19. Sekretaris Kecamatan Pondok Kubang.(imo/fry)

gerbong mutasi pejabat eselon 3 bengkulu tengah segera bergerak, bawaslu ingatkan ini                             rakyatbenteng.bacakoran.co - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu tengah, evi kusnandar menyampaikan pesan khusus kepada pemkab, terkhusus penjabat (pj) bupati heriyandi roni selaku pejabat pembina kepegawaian (ppk) terkait santer kabar akan digelarnya mutasi pejabat eselon 3 dalam waktu dekat. pesan apakah? 
sesuai dengan surat edaran (se) menteri dalam negeri (mendagri) nomor 100.2.1.3/1575/sj tertanggal 29 maret 2024 perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian yang ditujukan kepada gubernur/pj gubernur, bupati/wali kota, pj bupati/pj walikota seluruh indonesia bahwa mulai tanggal 22 maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis menteri dalam negeri.
"jadi bukan tidak boleh, diperbolehkan asal ada izin dari mendagri. itu jelas dasarnya, ada se mendagri. kita sifatnya hanya mengingatkan saja," ungkap nandar. 
mengutip dari se, larangan untuk tidak melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri sesuai dengan pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. ketentuan tersebut juga berlaku bagi pj gubernur atau pj bupati/pj wali kota.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4139/kepala-opd-bengkulu-tengah-yang-baru-dilantik-belum-lapor-lhkpn-emang-boleh
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4140/selain-dinas-sosial-asn-di-2-opd-ini-juga-belum-gajian-penyebabnya
pada ayat lima (5) dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa apabila gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.
sedangkan sanksi untuk yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis menteri dalam negeri terdiri dari, pejabat struktural meliputi pejabat pimpinan tinggi (ppt) madya, ppt pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas, memimpin satuan/unit kerja.
pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan kepala puskesmas dan kepala sekolah. penggantian pejabat diatas selain mendapatkan ijin mendagri juga harus melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut:
proses penggantian ppt dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antarjabatan dan/atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan.
uji kompetensi dilaksanakan dengan mempedomani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan surat edaran menteri pan dan rb nomor 19 tahun 2023 tentang mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai dua tahun.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4114/dewan-kompak-dukung-ombudsman-periksa-seleksi-jptp-bengkulu-tengah
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4082/ombudsman-buka-peluang-usut-proses-seleksi-jptp-pemkab-bengkulu-tengah
terkait dengan angka 1 (satu) di atas, sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis menteri dalam negeri. untuk pengisian jabatan kepala sekolah, syarat dan mekanismenya mempedomani peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 40 tahun 2021.
untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat pelaksana tugas (plt) dengan mempedomani surat edaran kepala badan kepegawaian negara nomor 1/se/i/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui persetujuan menteri dalam negeri.
diwartakan sebelumnya santer info berkembang di kalangan asn bahwa pemkab bengkulu tengah mempersiapkan melakukan mutasi pejabat eselon iii. 
sejauh ini belum didapat informasi resmi mengenai waktu pasti dan jumlahnya, namun dari penelusuran wartawan jumlah jabatan yang bakal diisi setelah selama ini kosong mencapai puluhan.
adapun penyebab kosong lantaran pejabat bersangkutan telah pensiun, selain dari yang promosi ke eselon ii. tersebar mulai dari kecamatan, opd hingga sekretariat daerah.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4083/gugatan-pan-resmi-dicabut-posisi-ketua-dewan-bengkulu-tengah-belum-final
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4055/rachmat-riyanto-ajak-masyarakat-beri-kesempatan-pada-7-kepala-opd-untuk-buktikan-kinerja
berikut di antara jabatan yang kosong dan diperkirakan akan diisi pejabat definitif melalui mutasi: 
1. sekretaris dinas kesehatan
2. sekretaris dinas sosial 
3. sekretaris dinas dagperinkop ukm
4. sekretaris dinas pmptsp
5. sekretaris dinas perkimtah 
6. kabag ortala setdakab
7. kabag ukpbj setdakab
8. kabag kesra setdakab 
9. kabid di dinas dagperinkop ukm
10. kabid di dinas pupr
11. kabid di badan keuangan daerah
12. kabid di dinas kpp
13. kabid di bpbd
14. kabid di dinas pupr
15. irban di ipda
16. camat talang empat 
17. sekretaris kecamatan talang empat
18. camat pondok kubang
19. sekretaris kecamatan pondok kubang.(imo/fry)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, MINGGU 12 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan