PPPK Paruh Waktu juga ASN, Gaji Rp300 Ribu, Diminta Memacu Kinerja

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Senin , 01 Dec 2025 - 21:04

Namun, dia mengatakan, penganggaran tersebut telah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kita (DPRD dan Pemkab Gorontalo Utara, red) berharap nanti, besaran tersebut dapat naik atau disesuaikan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah di tahun mendatang," katanya.

Ia juga berharap alokasi anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut dapat memacu kinerja mereka dalam bekerja di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

Diungkapkan bahwa secara total jumlah pendapatan daerah ini di Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar Rp144,7 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disebabkan oleh penurunan dana transfer ke daerah atau TKD.

Kondisi ini pun menyebabkan beberapa belanja bantuan ke masyarakat mengalami penurunan dari sisi jumlah bantuan.

Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD meminta pemerintah daerah harus memaksimalkan Tim Berpadu yang dibentuk oleh bupati, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat dimaksimalkan. (**)

pppk paruh waktu juga asn, gaji rp300 ribu, diminta memacu kinerja                            rakyatbenteng.bacakoran.co - pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu juga termasuk aparatur sipil negara (asn) dan mendapat nomor induk pegawai atau nip.
dengan demikian, saat ini ada 3 jenis asn, yakni pegawai negeri sipil (pns), pppk, dan pppk paruh waktu.
diketahui, skema pppk dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan para honorer yang sudah lama mengabdi, yang usianya sudah di atas 35 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pns.
adapun pppk paruh waktu merupakan skema untuk mengakomodir para honorer yang tidak lulus seleksi atau tidak mendapatkan formasi pppk atau cpns 2024.
pppk paruh waktu merupakan asn yang bersifat transisi atau sementara, sebelum diangkat menjadi pppk penuh waktu tanpa melalui proses tes lagi.
besaran gaji pppk paruh waktu berbeda-beda antara satu pemda dengan pemda lainnya, tergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah.
besaran gaji pppk paruh waktu setara upah minimum di daerah setempat, atau minimal sama dengan yang diterima saat masih menjadi honorer.
nah, gaji pppk paruh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo, sudah diplot sebesar rp300 ribu.
anggaran gaji tersebut sudah dialokasikan di apbd kabuoaten gorontalo 2026.
"pppk paruh waktu di lingkungan pemerintahan daerah ini, sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2026," kata anggota badan anggaran dprd gorontalo utara windra lagarusu di gorontalo, minggu (30/11).
dikatakanm badan anggaran dprd bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd) telah menyepakati alokasi anggaran untuk 1.112 pppk paruh waktu melalui pembahasan rancangan apbd tahun anggaran 2026.
dia menyebutkan besaran gaji pppk paruh waktu di lingkungan pemkab gorontalo utara.
"mereka dianggarkan sebesar rp300 ribu per orang per bulan. penganggaran tersebut dihitung 12 bulan atau sejak saat berlakunya atau sesuai tanggal pelantikan pppk paruh waktu nanti," kata windra.
dprd, lanjut windra, menyadari bahwa besaran gaji pppk paruh waktu tersebut masih sangat jauh dari harapan.
namun, dia mengatakan, penganggaran tersebut telah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
"kita (dprd dan pemkab gorontalo utara, red) berharap nanti, besaran tersebut dapat naik atau disesuaikan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah di tahun mendatang," katanya.
ia juga berharap alokasi anggaran pppk paruh waktu tersebut dapat memacu kinerja mereka dalam bekerja di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.
diungkapkan bahwa secara total jumlah pendapatan daerah ini di tahun anggaran 2026 hanya sebesar rp144,7 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan pada tahun anggaran 2025.
hal tersebut disebabkan oleh penurunan dana transfer ke daerah atau tkd.
kondisi ini pun menyebabkan beberapa belanja bantuan ke masyarakat mengalami penurunan dari sisi jumlah bantuan.
oleh karena itu, badan anggaran dprd meminta pemerintah daerah harus memaksimalkan tim berpadu yang dibentuk oleh bupati, agar pendapatan asli daerah (pad) dapat dimaksimalkan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, SELASA 2 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan