Mencuat Isu Diduga Oknum Perangkat Desa Pasok Material Pembangunan, Ini Penjelasan Pemerintah Harapan Makmur

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Dugaan keterlibatan oknum perangkat Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pemasok material pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dibantah tegas oleh pihak pemerintah desa.

Salah seorang perangkat desa, Berlif menegaskan bahwa laporan masyarakat tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Ia menuturkan, tidak ada satu pun perangkat desa, termasuk kepala desa, yang memiliki usaha toko bangunan di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Pembangunan di Desa Harapan Makmur Tuai Sorotan, Diduga Tak Libatkan Masyarakat Lokal

“Dari seluruh perangkat desa di sini, tidak ada yang memiliki toko bangunan. Jadi tidak mungkin kami yang menjadi pemasok materialnya,” tegas Berlif..

Lebih lanjut, Berlif menjelaskan bahwa material untuk kegiatan pembangunan desa dibeli dari toko bangunan di Desa Tanjung Terdana, yang masih berada di satu kecamatan. Hal itu dilakukan karena di Desa Harapan Makmur sendiri tidak terdapat toko bangunan.

BACA JUGA:Rachmat Riyanto Pantau Dapur SPPG dan Sekolah Penerima Manfaat MBG di Bengkulu Tengah

“Material itu kami ambil dari desa tetangga, Desa Tanjung Terdana. Karena di desa kami memang tidak ada toko bangunan,” ungkapnya.

Ia pun menyayangkan munculnya laporan dugaan tersebut. Menurutnya, sebagian besar proyek pembangunan dilakukan di lingkungan warga, sehingga masyarakat bisa melihat langsung sumber material yang digunakan.

“Seharusnya masyarakat tahu material itu berasal dari mana, karena lokasi pembangunan berada di lingkungan mereka sendiri,” tambahnya.

BACA JUGA:Tak Hanya Polemik Sertifikat Warga, Aset Desa Sukarami Juga Kena Dampak Pembangunan Tol

Berlif berharap, ke depan setiap bentuk kritik maupun masukan dari warga dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat. Silakan disampaikan langsung ke pemerintah desa agar semua kegiatan pembangunan tetap transparan,” tutup Berlif.(one)