Industri Otomotif Butuh Tambahan Insentif

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Minggu , 02 Feb 2025 - 19:57

industri otomotif butuh tambahan insentif                            rakyatbenteng.bacakoran.co - industri otomotif membutuhkan tambahan insentif untuk menjaga kinerja penjualan 2025, seiring besarnya tantangan yang dihadapi, terutama dari kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) serta bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).  
selain itu, penurunan jumlah kelas menengah menjadi ancaman sektor otomotif, karena selama ini mereka menjadi pembeli kendaraan bermotor sekaligus mesin ekonomi indonesia.
dilansir dari disway.id, pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dari 2019 sebanyak 57 juta. ini menjadi penyebab stagnasi pasar mobil di level 1 juta unit selama 2014-2023 dan kontraksi pasar pada 2024. 
tanpa tambahan insentif, penjualan mobil 2025 dikhawatirkan jebol di bawah 800 ribu unit, melanjutkan tren buruk pada 2024, di mana pasar turun 13,9 persen menjadi 865.723 unit.
sebaliknya, dengan skenario tambahan insentif, pasar mobil bisa diselamatkan dengan estimasi penjualan 900 ribu unit. 
sejauh ini, pemerintah telah merilis insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm) mobil hybrid sebesar 3 persen, namun insentif ini dinilai belum cukup. 
pemerintah bisa mengucurkan tambahan insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm) mobil 4x2 rakitan lokal, diskon pajak untuk pembeli pertama, serta insentif untuk pabrikan yang melakukan lokalisasi dan kegiatan riset dan pengembangan (litbang). 
pemerintah juga bisa memberikan dukungan ke sektor manufaktur dan memperlambat deindustrialisasi, perpanjangan tenor kredit kendaraan bermotor menjadi 7-8 tahun yang bisa meningkatkan daya beli konsumen.
dengan skema ini, pendapatan minimum yang diperlukan untuk mengambil kredit mobil lebih kecil 19-25 persen dibandingkan tenor lima tahun.
selain itu, pemerintah bisa membantu peningkatan ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/cbu) nasional dengan menjalin perjanjian perdagangan bebas (fta) dengan beberapa negara.
hal tak kalah penting adalah menjaga, bahkan memperkuat kelas menengah, yang menjadi urat nadi ekonomi nasional sekaligus konsumen mobil baru. 
di sisi lain, penerimaan negara dan daerah juga dipastikan tidak berkurang, ketika insentif fiskal dirilis. 
karena ada tambahan volume penjualan yang besar, yang dapat mendongkrak perolehan pph badan hingga  perorangan. 
demikian benang merah diskusi prospek industri otomotif 2025 dan peluang insentif dari pemerintah yang digelar forum wartawan industri (forwin) di jakarta, selasa 14 januari 2025. 
bertindak sebagai pembicara direktur jenderal industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika kementerian perindustrian (kemenperin) setia darta, direktur deregulasi penanaman modal kementerian investasi dan hilirisasi/badan koordinasi penanaman modal (bkpm) dendy apriadi, sekretaris umum gabungan industri kendaraan bermotor indonesia (gaikindo) kukuh kumara, pengamat otomotif lpem universitas indonesia (ui) riyanto, dan pengamat ekonomi raden pardede. 
setia darta menegaskan, tahun 2024, industri otomotif kontraksi sebesar 16,2 persen.
penurunan ini disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat serta kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor.
industri otomotif, kata dia, diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun 2025, seiring implementasi kebijakan kenaikan ppn serta penerapan opsen pkb dan bbnkb.
sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pdb, dia menegaskan, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar rp 4,21 triliun pada 2024.
ini berimbas ke sektor backward linkage sebesar rp 4,11 triliun dan sektor forward linkage sebesar rp 3,519 triliun.
“menyadari pentingnya sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi indonesia dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025, kemenperin secara aktif menyampaikan usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait,” ujar setia. 
setia mengungkapkan, beberapa usulan insentif 
dari kemenperin meliputi ppnbm ditanggung pemerintah (ppnbm dtp) untuk kendaraan hybrid (phev, full, mild) sebesar 3 persen.
insentif ppn dtp untuk kendaraan ev sebesar 10% untuk mendorong industri kendaraan listrik, dan penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen pkb dan bbnkb. 
“saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen pkb dan bbnkb. kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap dia. 
ke-25 provinsi itu antara lain jawa timur, jawa barat, banten, jawa tengah, di yogyakarta, ntb, bali, kepri, sumatra utara (sumut), sumatra selatan (sumsel), kalimantan selatan (kalsel), kalimantan timur (kaltim), sulawesi selatan (sulsel). 
dendy apriadi mengungkapkan, investasi sektor otomotif tumbuh 43 persen dalam lima tahun terakhir. per september 2024, nilainya mencapai rp 31,7 triliun, terdiri atas penanaman modal asing (pma) rp 28,15 triliun dan penanaman modal dalam negeri (pmdn) rp 3,6 triliun. 
selama 2019-2024, jepang membenamkan investasi otomotif rp 75 triliun, diikuti korea selatan rp 44,25 triliun, singapura rp 5,5 triliun, hong kong rp 3,59 triliun, dan tiongkok rp 1,04 triliun. 
selama periode itu, investasi mengalir deras ke industri mobil, sebesar rp 107 triliun, diikuti kendaraan roda dua dan tiga rp 16,7 triliun, dan baterai rp 22,1 triliun. 
menurut dia, kementerian investasi/bkpm menerapkan beberapa strategi untuk menarik investasi otomotif, seperti menyediakan program pendidikan vokasi untuk membekali keterampilan sesuai dengan kondisi pasar, menyediakan insentif investasi yang kompetitif, terutama untuk sektor ev, serta perbaikan regulasi. 
ada juga, kata dia, fasilitas tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk untuk investasi industri ev.
lalu, penerbitan peraturan presiden (perpres) no.79 tahun 2023 yang mengatur pemberian insentif dalam bentuk bea masuk 0 persen impor, ppnbm 0 persen yang semuanya berlaku bagi impor kblbb cbu dan ckd dengan tkdn tertentu.
prospek pasar 2025 
kukuh kumara menuturkan, gaikindo menetapkan target penjualan 2025 sebanyak 850 ribu unit, dengan potensi koreksi turun hingga 750 ribu unit dan upside ke 900 ribu unit.
ini disebabkan beberapa faktor, antara lain ppn 12 persen, opsen pajak, dan kondisi perekonomian belum stabil. 
menurut dia, ada beberapa faktor yang memengaruhi pasar mobil 2025, antara lain ppn 12 persen, opsen pajak, dan kondisi perekonomian belum stabil.
selain itu, ada faktor penurunan suku bunga acuan amerika serikat (as), federal funds rate (ffr) dan makin banyak merek-merek kendaraan bermotor masuk ke indonesia, sehingga konsumen mempuyai lebih banyak pilihan. tahun ini, dia menuturkan, penjualan ev diperkirakan terus bertumbuh.
dia menuturkan,  diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh.
menurut dia, dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor (kbm), terlihat pada peningkatan penjualan. ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan. 
“selain itu, ini akan berdampak pada pertambahan pendapatan negara, baik pusat dan daerah, terdiri atas ppn, bbnkb, pkb, pph badan, pph perorangan,” kata dia. 
gaikindo, kata dia, meminta semua teknologi elektrifikasi (xev), yakni hev, phev, dan bev diberikan kesempatan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida (co2) dan bahan bakar minyak (bbm). 
“meningkatnya perkembangan pasar xev dapat memberikan dampak pada pendalaman industri untuk xev juga potensi peningkatan ekspor xev,” kata dia. 
raden pardede menyatakan, pasar mobil indonesia stagnan di kisaran 1 juta unit sejak 2014 hingga 2023, terutama disebabkan rendahnya daya beli akibat penurunan kelas menengah, menurunnya produktivitas tenaga kerja, melambatnya pertumbuhan pdb per kapita, inflasi tinggi, nilai tukar mata uang asing, suku bunga, keterbatasan pembiayaan, dan regulasi pemerintah. 
oleh sebab itu, dia menyatakan, kelas menengah akan menentukan arah pasar mobil ke depan.
intinya, pasar mobil bakal menguat tajam jika indonesia mencapai visi indonesia 2045, yakni pendapatan nasional bruto per kapita bisa 30.300 dolar amerika, pertumbuhan ekonomi 7-8 persen per tahun, dan populasi berpenghasilan menengah sebesar 80 persen. 
raden mencatat, relaksasi ppnbm pada tahun 2021 dan 2022 berhasil meningkatkan penjualan mobil. 
insentif ini mendorong peningkatan permintaan terhadap input di sektor industri (backward linkage) serta peningkatan output di sektor otomotif (forward linkage). 
sektor otomotif nasional, kata dia, mengalami pemulihan signifikan pada 2021, didukung oleh inisiatif pemerintah seperti subsidi ppnbm.
penjualan mobil tahun 2021 meningkat lebih dari 300 ribu unit dibandingkan 2020, memberikan dampak positif pada industri suku cadang dan komponen.
namun, setelah subsidi ppnbm dicabut pada 2023, penjualan mobil menurun hampir 40.000 unit dibandingkan 2022, menunjukkan tren penurunan yang berlanjut.
insentif itu, kata dia, meningkatkan permintaan input di backward linkage sebesar rp 36 triliun dan output forward linkage rp 43 triliun.
program ppnbm dtp melibatkan 319 perusahaan komponen tingkat 1, mendorong kinerja industri tingkat 2 dan 3, yang sebagian besar adalah ikm. 
soal tren bev dunia, dia meminta pemerintah menyesuaikan regulasi dan kemampuan beli masyarakat (affordability). sebab, jika regulasi terlalu maju, ini akan mematikan industri. 
“kita tak perlu ikuti negara lain. indonesia harus menetapkan jalannya sendiri. pemerintah perlu bersikap rasional dalam melihat keunggulan kompetitif dan keterbatasan yang ada,” ungkap dia.
skenario insentif ppnbm
sementara itu, riyanto menyatakan, pasar mobil membutuhkan intervensi cepat, karena kondisi makin berat.
adapun perbaikan fundamental, berupa penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang. 
berdasarkan hitungan lpem universitas indonesia, dengan asumsi opsen pajak diberlakukan di semua wilayah, tarif pkb maksimum 1,2 persen, dan bbnkb 12 persen, total pajak mobil naik menjadi 48,9 persen dari harga dibandingkan sebelumnya sebesar 40,25 persen.
akibatnya, harga mobil baru naik 6,2 persen di tengah belum pulihnya daya beli masyarakat. 
dia menyebutkan, dengan elastisitas -1,5, penjualan mobil tahun ini diprediksi turun 9,3 persen menjadi sekitar 780 ribu unit tahun 2025. 
salah satu opsi insentif yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah diskon ppnbm untuk mobil berpenggerak 4x2 dengan tingkat komponen dalam negeri (tkdn) di atas 80 persen, seperti yang dilakukan pada 2021. 
dengan diskon ppnbm 5 persen alias tarif ppnbm 10 persen, harga mobil bisa diturunkan 3,6 persen, yang bisa memicu tambahan permintaan 53.476 unit. 
selanjutnya, dengan diskon ppnbm 7,5 persen atau tarif 7,5 persen, harga mobil bisa turunkan 5,3 persen, dengan tambahan  permintaan 80.214 unit.
kemudian, jika diskon ppnbm 10 persen, harga mobil turun 7,1 persen yang akan memicu tambahan permintaan 106.592 unit. 
terakhir, dengan ppnbm 0 persen, harga mobil turun 10,7 persen yang akan memicu tambahan permintaan 160 ribu unit. 
pemberian insentif ini bakal berdampak positif terhadap ekonomi. kontribusi industri mobil baik langsung dan tidak langsung terhadap produk domestik bruto (pdb) akan mencapai rp 177 triliun dengan tarif ppnbm 10 persen, lalu rp 181 triliun dengan ppnbm 7,5 persen, rp 185 triliun ppnbm 5 persen, dan rp 194 triliun dengan ppnbm 0 persen, dibandingkan skema business as usual rp 168 triliun. 
selain itu, akan ada tambahan tenaga kerja otomotif sebanyak 7.740 orang dengan ppnbm 10 persen, lalu 11.611 orang (ppnbm 7,5 persen), 15.481 orang (ppnbm 5 persen), dan 23.221 orang (ppnbm 0 persen).
adapun tambahan tenaga kerja dalam perekonomian (multiplier) mencapai 15.790, 23.685, 31.581, dan 47.371 orang, dengan ppnbm masing-masing 10 persen, 7,5 persen, 5 persen, dan 0 persen. 
riyanto juga mengusulkan ppnbm mobil murah tahun ini bisa dikembalikan ke 0 persen dari saat ini 3 persen.
adapun insentif ppnbm untuk mobil pertama layak dipertimbangkan, bersama lokalisasi, ekspor, dan litbang karena bakal berimbas positif terhadap industri otomotif.  (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RAKYAT BENTENG, SENIN 3 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan