RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Suntikan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyentuh angka Rp25 miliar lebih mendapat sorotan dari Ormas Grashi.
Ormas yang diketuai Nasirwandi itupun mewanti-wanti agar pihak KPU berhati-hati dengan mengedepankan transparansi dan akuntabel dalam penggunaannya.
Sebab menurut Nasirwandi jumlah tersebut sangatlah besar dan rawan dugaan penyimpangan.
"Pertama kita mempertanyakan untuk apa dana sebesar itu oleh KPU? jika kita bandingkan dengan pilkada tahun 2017 lalu, dana hibahnya tidak sampai Rp16 miliar kalau tidak salah. Itupun masih Silpa, artinya tidak terserap semua dan pilkada bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Kenapa kali ini membengkak? apakah dari tim verifikasi hibah Pemkab sudah betul-betul memverifikasi ajuan di awal? Sebab dampak dari pengalokasian dana hibah ke KPU, Bawaslu dan pihak terkait lain kepentingan masyarakat menjadi korban. Banyak program-program yang tidak bisa terlaksana seperti pembangunan infrastruktur karena dananya terpakai untuk hibah," jelas Nasirwandi.
"Kuncinya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana hibah yang tidak transparan bisa menimbulkan masalah, setiap anggaran yang dipakai harus ada rincian dan pertanggungjawaban yang jelas. Kami dari ormas akan melakukan kontrol terhadap realisasi dana tersebut," kata Nasirwandi.
Dimintai tanggapan terpisah, mantan Komisioner KPU Bengkulu Tengah Bj Karneli membenarkan bahwa pilkada di tahun 2017 lalu dikucurkan dana hibah sekitar Rp16 miliar. Adapun kelebihan dana yang tidak terserap dikembalikan ke Kas Daerah. Persoalan anggaran pelaksanaan pilkada kali ini yang mencapai Rp25 miliar, Bj Karneli enggan mempersoalkannya.(imo)