Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan program penghapusan utang 1 juta UMKM di bank adalah agenda spektakuler.

Terlebih lagi, jumlah utang yang mau dihapus itu nilainya sangat besar, mencapai Rp 14 triliun. Saleh menilai itu jumlah yang sangat besar di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.

"Katanya, ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya. Utang mereka yang ada di bank BUMN. Meski program ini sangat baik, namun pemerintah tetap perlu berhati-hati," kata Saleh, Minggu (4/1/2025).

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang utangnya hendak dihapus. Kesemuanya harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

"Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang," ucapnya.

Kedua, pemerintah harus menyediakan solusi alternatif bagi pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya. Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha. Tetapi malah sebaliknya, harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.

Ketiga, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi. Tantangannya tentu tidak mudah. Terutama karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.

"Kan perlu kajian dari mana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi?" tutur ketua Komisi VII DPR itu.

Kalaupun semua dapat bantuan lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga semestinya punya hak dan layak mendapat bantuan.

"Dengan begitu, akses dan distribusi pada modal diputarkan secara adil dan merata," kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati betul mengimplementasikan program penghapusan utang ini. Ada banyak orang yang mengikuti dan mengamati.

"Harus diupayakan betul agar selalu tetap dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila," kata Saleh Daulay.(**)