Menteri PANRB Tegaskan ASN Harus Netral, di Bengkulu Tengah Sejumlah Oknum ASN Diduga Melanggar Diproses BKN

Reporter: Tri Hardianti |

Editor: Leonardo Ferdian |

Senin , 25 Nov 2024 - 23:09

Ada sejumlah aturan yang mendasari prinsip netralitas ASN, antara lain UU No. 20/2023 tentang ASN, dan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Penegasan juga dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN, serta Ketua Bawaslu.

“Pedoman tersebut salah satu perlindungan bagi ASN agar midah memahami hal-hal yang tak seharusnya dilakukan,” jelas Menteri Rini. SKB tersebut juga menjadi dasar bagi ASN untuk memberikan penjelasan apabila berada dalam situasi yang berpotensi pelanggaran netralitas.

Aturan lainnya ditekankan pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; SE Menteri PANRB No. 18/2023 tentang Netralitas bagi pegawai yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden; serta SE Menteri PANRB No. 404/2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN (termasuk pengalihan tugas pengawasan netralitas dari KASN ke BKN).

Rini mengingatkan agar seluruh ASN bijak dalam menggunakan media sosial, terutama selama masa kampanye. “ASN agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam suasana kampanye pemilu saat ini. Kami imbau agar ASN tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial berupa posting, komentar, membagikan tautan, atau memberi ikon like,” pungkas Menteri Rini.

Selanjutnya penguatan netralitas ASN pada momen Pilkada Serentak menjadi penting. Kementerian PANRB bekerja sama dengan Kemendagri, Bawaslu, dan BKN untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN. Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.(imo/HUMAS MENPANRB)

menteri panrb tegaskan asn harus netral, di bengkulu tengah sejumlah oknum asn diduga melanggar diproses bkn                            rakyatbenteng.bacakoran.co - sementara menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini menegaskan asn tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu, fakta yang terjadi di kabupaten bengkulu tengah, provinsi bengkulu justru sebaliknya. sejumlah oknum asn diduga terlibat pelanggaran netralitas sampai diperiksa oleh bawaslu dan dilanjutkan prosesnya ke badan kepegawaian negara (bkn). 
diwartakan sebelumnya, menindaklanjuti hasil putusan dalam rapat pleno yang digelar komisioner bawaslu kabupaten bengkulu tengah terkait temuan dugaan pelanggaran netralitas oleh asn pemkab bengkulu tengah, pihak bawaslu telah mengajukan rekomendasi kepada badan kepegawaian negara (bkn) untuk diproses lebih lanjut. surat rekomendasi sendiri disampaikan pada jumat 22 november 2024. 
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8753/bkpsdm-bengkulu-tengah-sebut-pendaftaran-pppk-tahap-ii-masih-kosong-ini-alasannya
dalam rekomendasi tersebut, oknum asn berinisial sh diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan tentang netralitas asn. selaku saksi dalam kasus yang menyeret sh adalah camat berinisial dj, nu selaku kabid di dinas dikbud, fi staf setwan, ta selaku kepala dinas dan hd pj sekda. 
"untuk memberikan sanksi adalah pihak bkn yang punya kewenangan. tugas kita hanya mengungkap fakta kebenaran ada unsur pelanggaran atau tidak. memang kalau untuk pelanggaran terhadap uu pemilihan tidak terbukti, tapi disepakati dalam rapat pleno perbuatan dugaan pelanggaran peraturan perundangan lain yang menyangkut netralitas asn," ungkap roni marzuki, komisioner bawaslu.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8754/peringatan-hgn-masih-ada-guru-di-bengkulu-tengah-yang-belum-merdeka-digaji-hanya-rp300-ribu
di sisi lain, melansir dari menpan.go.id, jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, aparatur sipil negara (asn) diimbau tetap menjaga asas netralitas. asn sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak sepatutnya berpihak dalam kepentingan politik, tetapi harus mementingkan kepentingan masyarakat.
menteri rini menjelaskan ada beberapa area yang kerap dilanggar oleh asn. pertama, adanya dukungan dana pemenangan untuk pembuatan alat peraga baik kampanye maupun serangan fajar.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8729/belum-lapor-lhkpn-pejabat-bengkulu-tengah-siap-siap-berurusan-dengan-kpk
area kedua, yakni kerap ada 'titipan' proyek kegiatan dalam apbd untuk kepentingan politik. ketiga, adanya permintaan bantuan pengerahan massa saat deklarasi atau kampanye.
sementara area keempat adalah mobilisasi suara baik dari asn maupun publik seperti rt, rw, kelurahan, dan kecamatan. "ada juga intimidasi dan bujukan terhadap jabatan asn melalui kepala daerah yang terlibat kontestasi politik," ungkap rini.
netralitas asn sesuai dengan core values asn berakhlak pada nilai loyal. asn berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. meski tak bolet terlibat aktif dalam politik praktis, asn tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8730/pj-sekda-panggil-camat-pondok-kelapa-beserta-pegawai-honorer-yang-diduga-dizalimi
asn diharuskan netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi. “asn menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, memastikan kebijakan pemerintah fokus pada kepentingan umum," jelas menteri rini.
ada sejumlah aturan yang mendasari prinsip netralitas asn, antara lain uu no. 20/2023 tentang asn, dan uu no. 10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
penegasan juga dituangkan dalam surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. skb tersebut ditandatangani oleh menteri panrb, menteri dalam negeri, kepala bkn, ketua komisi asn, serta ketua bawaslu.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8751/dana-bergulir-koperasi-senilai-rp-526-juta-tertunggak-tak-kunjung-kembali-ke-kas-daerah
“pedoman tersebut salah satu perlindungan bagi asn agar midah memahami hal-hal yang tak seharusnya dilakukan,” jelas menteri rini. skb tersebut juga menjadi dasar bagi asn untuk memberikan penjelasan apabila berada dalam situasi yang berpotensi pelanggaran netralitas.
aturan lainnya ditekankan pada surat edaran menteri panrb no. 1/2023 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan; se menteri panrb no. 18/2023 tentang netralitas bagi pegawai yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden; serta se menteri panrb no. 404/2024 tentang pengalihan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen asn (termasuk pengalihan tugas pengawasan netralitas dari kasn ke bkn).
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8749/sudah-lama-menyandang-status-tersangka-oknum-asn-distan-masih-terima-gaji-dan-tpp
rini mengingatkan agar seluruh asn bijak dalam menggunakan media sosial, terutama selama masa kampanye. “asn agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam suasana kampanye pemilu saat ini. kami imbau agar asn tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial berupa posting, komentar, membagikan tautan, atau memberi ikon like,” pungkas menteri rini.
selanjutnya penguatan netralitas asn pada momen pilkada serentak menjadi penting. kementerian panrb bekerja sama dengan kemendagri, bawaslu, dan bkn untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas asn. selanjutnya jika masyarakat menemukan asn yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan lapor! dan hotline 085830051948.(imo/humas menpanrb)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, SELASA 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan