Belum Lapor LHKPN, Pejabat Bengkulu Tengah Siap-Siap Berurusan dengan KPK

Reporter: Leonardo Ferdian |

Editor: Leonardo Ferdian |

Minggu , 24 Nov 2024 - 23:08

Pj Bupati Bengkulu Tengah Dr. Heriyandi Roni, M,Si --

belum lapor lhkpn, pejabat bengkulu tengah siap-siap berurusan dengan kpk                             rakyatbenteng.bacakoran.co - jelang tutup tahun 2024 ini masih banyak pejabat di lingkungan pemkab bengkulu tengah khususnya eselon 2 yang belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) tahun 2023. mirisnya dari penelusuran wartawan dengan mengakses laman e-lhkpn elhkpn.kpk.go.id, tidak hanya pejabat eselon 2 baru yang belum melapor, ada juga pejabat eselon 2 lama yang juga kolom laporannya belum ada data. 
padahal merujuk dari regulasi yang berlaku, pejabat yang wajib melaporkan lhkpn paling lambat 3 bulan setelah menjabat atau pensiun. lhkpn merupakan laporan harta kekayaan yang harus disampaikan oleh penyelenggara negara (pn) kepada kpk. 
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8708/sstt-infonya-usulan-tenaga-honorer-kantor-camat-pondok-kelapa-sarat-dugaan-nepotisme
penyampaian lhkpn selama menjabat dilakukan secara periodik 1 tahun sekali paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 desember tahun sebelumnya. 
lhkpn bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungan. sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-lhkpn yang dapat diakses di situs resmi kpk.
pj bupati bengkulu tengah, dr. heriyandi roni, m.si mengimbau kepada seluruh pejabat dilingkup pemkab bengkulu tengah untuk mematuhi peraturan yang ada dengan melaporkan segera lhkpn. 
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8693/jurus-andalan-rachmat-tutup-debat-pamungkas-janji-tidak-ambil-gaji-evi-tegaskan-tidak-serakah-dengan-jabatan
‘’saya meminta kepada seluruh pejabat untuk patuh dan taat terhadap aturan. silakan laporkan lhkpn sesuai dengan prosedur yang ada,’’ pungkas heri.
sanksi jika tidak lapor lhkpn
mengutip daei pasal 21 peraturan kpk nomor 02 tahun 2020, penyelenggara atau pejabat negara akan diberikan sanksi apabila tidak melaporkan lhkpn atau tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. 
kpk akan mengirimkan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan berdinas untuk melayangkan sanksi administratif sesuai ketentuan.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8664/bawaslu-panggil-pj-sekda-benteng-atas-dugaan-keterlibatan-asn-dalam-grup-whatsapp-salah-satu-paslon-kada
bagi pns yang melanggar aturan disiplin tersebut akan mendapatkan sanksi berupa:
1. hukuman disiplin sedang
- pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan.
- pemotongan tukin pns sebesar 25 persen dalam kurun waktu 9 bulan.
- pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.
2. hukuman disiplin berat
- penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan.
- pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
- sanksi tak lapor lhkpn, yaitu pemberhentian dengan hormat sebagai pns bukan karena permintaan sendiri.(fry)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, SENIN 25 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan