Pemkab Benteng dan BPKP Perkuat Pengelolaan Dana Desa Melalui Workshop Evaluasi Keuangan Desa
--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Dalam upaya memastikan pengelolaan Dana Desa (DD) yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pendopo Bukit Kandis, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan dibuka langsung oleh Pj. Bupati Benteng, Dr. Heriyandi Roni M. Si.
Hadir dalam kesempatan ini, Pj. Sekda Benteng, Drs. Hendri Donal, SH, MH, Kepala OPD Benteng, Camat, TAPM, serta Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, di antaranya Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis Asisten Bidang Intelijen Kejati Bengkulu, Denny Agustian, SH, MH, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, SE, M.Si, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, SE, M.Ak, CIAE, QIA, CPA, CGCAE.
Pj. Bupati Benteng, Dr. Heriyandi Roni, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait dengan Dana Desa. Fokus utama dari workshop ini adalah kebijakan penggunaan DD, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan DD di desa. Selain itu, diharapkan kegiatan ini juga dapat mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan, serta memicu transformasi ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.
"Kami sangat menyambut baik terselenggaranya workshop ini sebagai langkah konkret dalam membina desa-desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses tersebut," ujar Pj. Bupati.
Lebih lanjut, Pj. Bupati menjelaskan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk memastikan Dana Desa dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, karena Dana Desa merupakan anggaran yang sangat besar dan harus digunakan secara tepat untuk pemberdayaan masyarakat.
"Melalui workshop ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa serta kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan desa," imbuhnya.
Sementara itu, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Desa, Raden Suhartono, menjelaskan bahwa BPKP memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Workshop ini menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
"Dana Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan desa. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan memastikan pembangunan desa dapat berkelanjutan. Namun, untuk itu semua, dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaannya," jelas Raden.
Workshop ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru bagi para Kepala Desa dan aparat pemerintah desa, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ke depan. Dengan evaluasi yang tepat, setiap kekurangan dapat diidentifikasi dan solusi terbaik bisa diterapkan untuk kemajuan desa di Kabupaten Bengkulu Tengah.(ae2/prw)
- Tag
- Share
-
-
