Perintah Kapolri Tegas, Tindak Pelaku Impor Ilegal

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terkait maraknya impor ilegal. Jenderal bintang empat itu bahkan memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku impor ilegal. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan bahwa para importir nakal menggunakan berbagai modus operandi.

Mulai dari memasukkan barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen, melakukan pergeseran HS Code untuk mengurangi bea masuk dan bea keluar.

Kemudian, penyalahgunaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), penyalahgunaan kemudahan pengusaha kawasan berikat, sampai dengan penyalahgunaan jalur importasi. Kegiatan ekspor dan impor ilegal tersebut juga telah menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga ribuan triliun.

Oleh karena itu, Jenderal Listyo memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari tingkat polres hingga mabes, menindak tegas importir maupun eksportir nakal.

"Segera berikan efek kejut dengan melakukan penegakan hukum yang besar terhadap pelaku impor ilegal," kata Jenderal Listyo ketika memberikan arahan kepada seluruh jajarannya, dilansir dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/10).

Kapolri mengatakan bahwa salah satu masalah yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto ialah mencegah kebocoran anggaran negara. Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen, agar Indonesia bisa segera terlepas dari middle income trap.

Untuk mewujudkan itu, perlu dilakukan beberapa langkah, yang salah satunya adalah mengatasi kebocoran dalam penerimaan dan penggunaan keuangan negara.

Jenderal Listyo menyatakan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah khusus dengan melibatkan seluruh elemen,sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

"Dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa untuk mengawal stabilitas ekonomi makro, khususnya terkait bagaimana mencegah kebocoran penerimaan, termasuk kebocoran dalam hal pengelolaan anggaran negara, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua kementerian, termasuk tentunya Polri, untuk mendorong peningkatan pendapatan negara," katana.

Kapolri memastikan bahwa Polri akan memberi dukungan dalam pelaksanaan peran penegakan hukum dan akan memberikan pendampingan untuk memastikan iklim investasi aman.(**)