Wakil Ketua MPR Serukan Pemilu 2024 Harus Jurdil, Penuh Ide, dan Inovasi Berkualitas

POLKUM - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyerukan agar rakyat Indonesia menyambut dengan semarak serta berpartisipasi aktif dalam perhelatan pesta demokrasi Indonesia lima tahunan Pemilu 2024. 

Dia mengajak masyarakat menghindari golput, polarisasi politik yang berlebihan, sampai kepada konflik dikarenaakn perbedaan pilihan. 

Fadel juga menyerukan kepada para peserta Pemilu, baik itu partai politik, para caleg, serta para capres dan cawapres agar ikut aktif dalam menjalankan dan mengawasi jalannya pesta demokrasi secara jujur dan adil (jurdil).

Dia mengingatkan polarisasi dan keberpihakan pasti terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. 

Menurut Fadel, satu yang harus diperhatikan bersama adalah bagaimana mengelola perbedaan itu yang pada akhirnya mengerucut pada satu kesepakatan bersama, yakni untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Untuk itulah, dia juga berharap dan mengajak agar dalam proses berjalannya tahapan-tahapan Pemilu hingga terpilihnya parpol pemenang pemilu, para anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden, tidak monoton.

"Harus muncul ide-ide, gagasan, pikiran serta inovasi baru yang segar dan berkualitas untuk membangun Indonesia lebih baik pasca-Pemilu," kata Fadel di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Diungkapkan mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini, salah satu contoh gagasan yang bagus dan bisa dimunculkan adalah para kepala daerah harus menjadi kepanjangan tangan presiden dan satu visi dan misi dalam melakukan program-program pembangunan nasional.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo itu mengingatkan jangan sampai antara pemerintah pusat dan daerah berbeda visi.

"MPR secara khusus melihat hal itu menjadi suatu yang sangat baik untuk dijalankan sehingga MPR mengeluarkan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), seperti GBHN di masa orde baru, tetapi PPHN lebih disempurnakan lagi," terang Fadel. 

Tujuannya, jelas Fadel, dengan PPHN, arah rencana pembangunan nasional bisa lebih terfokus, seiring sejalan, dengan sinergitas tinggi antara pusat dan daerah serta berkesinambungan. 

Guru Besar bidang Public Sector Entrepreneurship pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini menegaskan hal penting tersebut tidak boleh diabaikan. 

Sebab, Pemilu 2024 bukankah ajang main-main atau sekadar coba-coba. Nasib seluruh rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia dipertaruhkan di ajang demokrasi tersebut. 

"Satu lagi, aparat penegak hukum harus menjaga netralitasnya, menjaga dengan baik berjalannya pemilu agar suasana kondusif tetap terjaga hingga akhir penyelenggaraan pemilu," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengingatkan.