Pemerintah Diminta Tak Berlebihan Menggunakan APBN untuk Pembangunan IKN

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Jaringan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Mereka meminta pemerintah tidak menggunakan APBN dalam jumlah besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Dana APBN masih dibutuhkan untuk hal lain, seeperti membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan," kata Daud, koordinator aksi, Rabu (19/6).

Dalam aksi itu, mereka juga meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mendatangkan investor untuk IKN.

"Proyek IKN tidak ada investor sama sekal. Beliau tidak layak memimpin Kemenko Marves," ungkap Daud dalam orasinya.

Menurut Daud, sejumlah Negara dalam memindahkan Ibu Kota Negara seperti Nypydaw Myanmar, Brasilia Brasil, Mesir, Islamabad Pakistan, Canberra Australia, New Delhi India,Astana Kazakstan, New York Ke Philadelpia ke Wahington DC Amerika Serikat butuh waktu puluhan tahun.

"Itu pun yang jarak tempuhnya masih bisa lewat darat beberapa Jam, sementara IKN ini jaraknya antarpulau yang butuh waktu, biaya, dan energi yang sangat besar," ungkapnya.

Daud menuturkan, butuh puluhan tahun untuk memindahkan ibu kota negara di Kalimantan, yang dasar bawah tanahnya mengandung batu bara. Masyarakat setempat pun kesulitan mendapatkan air bersih.

Oleh karena itu, lanjut Daud, jaringan aktivis HMI akan melakukan konsolidasi nasional dan melakukan aksi lebih besar bersama elemen masyarakat.

"Mana janji Menko Maritim dan Investasi yang mau menadatangkan investor asing ke IKN?" kata Daud.(**)