Bawaslu Berwenang Rekomendasi Hitung Ulang Pasca Pleno Rekapitulasi Suara

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Minggu , 24 Mar 2024 - 22:52

Jadi tetap yang diutamakan pada semua proses yang ada semata-mata untuk menjaga prinsip dan substansi dan keadilan pemilu itu sendiri.

Terutama memastikan hak memilih WNI adalah bagian paling penting dalam Pemilu dan dilindungi konstitusi. Tak ada orang termasuk negara sekalipun boleh menghilangkan hak tersebut. Terbukti dengan sengaja menghilang hak suara seseorang yang telah memenuhi syarat UU adalah pidana Pemilu.

Hal ini dilakukan dalam upaya menempatkan bagian penting dari pemilu bahwa jangan sampai suara orang yang seharusnya sah secara hukum terjadi sebaliknya, kedua hak berpolitik peserta pemilu juga harus dijaga untuk keadilan, maka ketika disetiap tingkatan diberi ruang bagi semua pihak untuk mengkoreksi, dan terakhir di MK yang final dan mengikat jika berkaitan dwlengan sengketa perseliahan hasil Pemilu.

Apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh peserta Pemilu untuk mengkoreksi perubahan hasil itu selain mengajukan sengketa PHPU ke MK, sejauh ini regulasi Pemilu yang tersedia tidak ada selain melalui proses di iMK.

Soalnya, mekanisme administrasi sudah habis sejak penetapan secara nasional, dan secara hukum sudah diranah MK. Kalau masih menggunakan mekanisme administrasi, sementaran obyeknya sudah masuk ranah PHPU, maka secara.yuridis batal demi hukum karena kompetensi absolutnya MK.

Pemilu itu adalah instrumen demokrasi dalam benruk kontestasi politik, jika anda merasa dirugikan dalam kontestasi itu gunakan ruang hukum sebagai rule the game, agar demokrassi tidak menjadi bar bar tapi sebaiknya bermartbat.

Bawaslu dalam menjalankan penanganan pelanggaran regulasinya adalah Perbawaslu 7/2022 tentamg Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, serta Perbawaslu 8/2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Secara teknis Bawaslu yang dilakukan oleh selanjutnya.Bawalu melakukan pemeriksaàm dengan acara cepat dengan tujuan kepastian, efisiensi, dan kepastian hukum. (*)

bawaslu berwenang rekomendasi hitung ulang pasca pleno rekapitulasi suara                             (opini)
oleh: elfahmi lubis
(dosen/ketua lbh-ap.muhammadiyah)
"pemilu itu adalah instrumen demokrasi dalam bentuk kontestasi politik, jika anda merasa dirugikan dalam kontestasi itu gunakan ruang hukum sebagai rule the game, agar demokrasi tidak menjadi bar-bar tapi sebaliknya bermartabat dan berintegritas" 
ingat pemilu itu bukan arisan alias julo-julo yang aturan mainnya cukup dangan kesepakatan anggota saja lalu dikocok.tapi pemilu itu secara administratif  diselenggaralan harus berdasarkan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang benar, berkepastian dan sesuai ketentuan uu, pkpu, perbwaslu, dan ketentuan terkait lainnya."
"sepanjang peserta pemilu mampu membuktikan data dan fakta, maka proses perubahan suara dalam setiap pleno rekapitulasi suara berjenjang sangat mungkin terjadi. tapi sebaliknya, jika yang diajukan hanya asumsi, provokasi, tudingan curang dan narasi tanpa fakta, maka secara hukum tidak.memiliki nilai pembuktian dan tidak akan mampu merubah  hasil pleno rekapitulasi berjenjang.tersebut."
hasil penetapan hasil pemilu secara berjenjang telah  selesai dilakukan sampai ke tingkat nasional, baik untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif (termasuk dpd red).
hasil perolehan suara pilpres dan pileg sudah menjadi angka-angka final, dan pemenang pilpres susah ditetapkan oleh kpu, termasuk pileg dengan hasil 8 parpol dinyatakan lolos
parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen berikut jumlah perolahan suara masing-masing parpol. tinggal saat ini kpu menuntaskan tahapan berikutnya adalah pelantikan presiden/wapres dan pembagian alokasi kursi caleg yang berhak duduk di parlemen pada semua tingkatan, pasca putusan mk jika ada yang mengajukan sengketa.perselisihan hasil suara pemilu (phpu) di.mk.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3143/dpp-pan-turun-gunung-tim-hukum-resmi-daftarkan-gugatan-ke-mk
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3126/kpu-tetapkan-syarat-maju-bakal-perseorangan-pilkada-bengkulu-tengah-wajib-kantongi-minimal-8752-dukungan-ktp
pada pemilu presiden seridaknya sudah ada peserta yang secara administrasi mempersiapkan syarat-syarat formil untuk mengajukan permohonan sengketa phpu, begitu juga parpol, misalnya ppp terkait soal ambang batas parlemen.
dan saya pastikan akan masih banyak lagi sengketa phpu dari berbagai daerah akan melakukan hal yang sama.  di bengkulu saja misalnya tidak menutup kemungkinan  ada peserta pemilu akan mengajukan permohonan  sengketa.phpu ke mk, jika ada yang merasa dirugikan dan dalam upaya memperjuangkan keadilan.
dalam tulisan ini saya ini akan mengulas soal problematika yuridis sebagai akibat terjadinya perubahan hasil suara setelah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi suara oleh kpu (baik pleno tingkat kecamatan, kabupaten/kota,.provinsi, dan nasional).
dimana hal ini terjadi setelah bawaslu mengeluarkan putusan  sengketa administrasi, yang salah satu rekomendasinya penhitungan suara ulang, baik terhadap suara sah maupun tidak sah.
secara hukum, ada beberapa hal yang harus dijawab secara berjenjang, sistematis dan berdasarkan fakta hukum berkaitan dengan masalah ini.
pertama, pleno dilakukan secara berjenjang disetiap tingkatan hampir dipastikan akan terjadi perubahan data perolehan suara selama itu ada data dan fakta hukum yang mampu disajikan para pihak.
proses ini sudah mekanisme pada proses  rekapitulasi hingga penetapan nasional. sepanjang peserta pemilu mampu membuktikan data dan fakta, maka proses perubahan suara dalam setiap pleno rekapitulasi suara berjenjang sangat mungkin terjadi.
tapi sebaliknya, jika yang diajukan hanya asumsi, provokasi, tudingan curang dan narasi tanpa fakta, maka secara hukum tidak.mwmiliki nilai pembuktian dan tidak akan mampu merubah  hasil pleno rekapitulasi berjenjang.tersebut.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3123/dinas-pmd-keluarkan-warning-kepada-103-desa-isinya-ngeri-ngeri-sedap
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3122/infonya-pelantikan-pejabat-hasil-seleksi-jptp-sebelum-lebaran
kedua; rekomendasi administrasi bawaslu adalah terkait mekanisme, tata cara dan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ingat pemilu itu bukan arisan alias.julo-julo yg aturan mainnya cukup dangan kesepakatan anggota saja. tapi pemilu itu secara administratif  diselenggaralan harus berdasarkan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang benar, berkepastian dan sesuai ketentuan uu, pkpu, perbawaslu, dan ketentuan terkait lainnya. 
oleh sebab itu bawaslu diberi mandat kewenangan nerdasarkan regulasi dalam menjalan  fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan. 
dalam kasus sengketa administrasi pasca pleno rekapitulasu suara berjenjang, seharusnua  ada persoalan hukum yang harus diselesaikan melaluii tingkatan dari bawah (maksudnya  dari mana asal mula pertama kali masalnya terjadi), yaitu bisa mulai di tingkat pleno ppk dan  kabupaten.
baru jika tidak seleaai pada level itu dibawah ke jenjang lebih di tingkat provinsi atau nasional.  apa yang dilakukan bawaslu yang merespon dan menindaklanjuti setiap ada pengaduan/permohonan sengketa adminstrasi maupun proses antar peserta pemilu atau antar peserta pemilu dengan penyelanggara pemilu adalah tindakan yang sudah benar dan merupakan bagian dari proses pengawasan yang diperintahkan uu.
sebaliknya jika bawaslu tidak menindaklanjuti, maka merupakan tindakan yang salah dan dapat diadukan ke dkpp sebagai pelanggaran etik. sepanjang rekomendasi yang dikeluarkan itui berdasarkan uu dan perbawaslu, maka secara hukum tindakan bawaslu adalah benar.
harus dipahami oleh peserta pemilu dan publik bahwa pleno rekapitulasi hasil suara berjenjang mulai dari ppk, kabupaten, provinsi, dan nasional sekalipun belum final karena itu baru bersifat rekapitulasi  sehingga ruang koreksi tetap ada, dan bahkan ditingkat nasional pun undang-undang  memberikan ruang bagi para pihak untuk menchallange penetapan suara melalui pengajuan sengketa phpu ke  mk.
terpenting bila itu terkait perolehan suara, fakta hukum berdasarkan data adalah tetap yang utama, karena mekanisme dan prosedur pada dasarnya tetap mengutamakan kepentingan subtansi pemilu, artinya disetiap tingkatan selama itu ada yang tidak  sesuai aturan dan demi untuk menjaga subtansi pemilu, maka dimungkinkan ada koreksi dan perubahan perolehan suara.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3100/jpu-hadirkan-5-saksi-dalam-sidang-perkara-dugaan-korupsi-dana-tka
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3099/seru-dpw-ppp-bengkulu-siap-ladeni-perlawanan-dpw-pan-hingga-ke-mk
jadi tetap yang diutamakan pada semua proses yang ada semata-mata untuk menjaga prinsip dan substansi dan keadilan pemilu itu sendiri.
terutama memastikan hak memilih wni adalah bagian paling penting dalam pemilu dan dilindungi konstitusi. tak  ada orang termasuk negara sekalipun boleh menghilangkan hak tersebut. terbukti dengan sengaja menghilang hak suara seseorang yang  telah memenuhi syarat uu adalah pidana pemilu.
hal ini dilakukan dalam upaya  menempatkan bagian penting dari  pemilu bahwa jangan sampai suara orang yang seharusnya sah secara hukum terjadi sebaliknya, kedua hak berpolitik peserta pemilu juga harus dijaga untuk keadilan, maka ketika disetiap tingkatan diberi ruang bagi semua pihak untuk mengkoreksi, dan terakhir di mk yang final dan mengikat jika berkaitan dwlengan sengketa perseliahan hasil pemilu. 
apakah ada upaya hukum yang  bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk mengkoreksi perubahan hasil itu selain mengajukan sengketa  phpu ke mk, sejauh ini regulasi pemilu yang tersedia tidak ada selain melalui proses di imk.
soalnya,  mekanisme administrasi sudah habis sejak penetapan secara nasional, dan secara hukum sudah diranah mk. kalau masih menggunakan mekanisme administrasi, sementaran obyeknya sudah masuk ranah phpu, maka secara.yuridis  batal demi hukum karena kompetensi absolutnya mk.
pemilu itu adalah instrumen demokrasi dalam benruk kontestasi politik, jika anda merasa dirugikan dalam kontestasi itu gunakan ruang hukum sebagai rule the game, agar demokrassi tidak menjadi bar bar tapi sebaiknya bermartbat.
bawaslu dalam menjalankan penanganan pelanggaran regulasinya adalah  perbawaslu 7/2022 tentamg penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta perbawaslu 8/2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.
secara teknis bawaslu yang  dilakukan oleh  selanjutnya.bawalu melakukan  pemeriksaàm dengan acara cepat dengan tujuan kepastian, efisiensi, dan kepastian hukum. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, SENIN 25 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan