Kades Ramai-Ramai Diminta Klarifikasi APH Soal Motor Dinas, Mantan Kadis PMD:

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Kepala Desa (Kades) di Bengkulu Tengah (Benteng) sedang menunggu giliran mendapat surat panggilan resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Bengkulu meminta klarifikasi seputar kendaraan roda dua atau motor dinas yang diterima dari Pemkab Benteng melalui Dinas PMD. 

Bagaimana tanggapan pihak PMD sendiri atas proses hukum yang sedang berlangsung? 

Mantan Kepala Dinas PMD, Tomi Marisi yang saat ini menjabat Kepala Dinas Dikbud Benteng mengungkapkan pihaknya siap kooperatif. 

"Kita kooperatif atas klarifikasi yang dilakukan APH," singkatnya.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/2778/tak-masuk-database-pusat-ratusan-tenaga-honorer-rsud-bengkulu-tengah-layangkan-protes

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/2776/kabarnya-pengadaan-tornas-kades-senilai-miliaran-sedang-dilidik-aph

Untuk diketahui bahwa pengadaan motor dinas jenis bebek merek Honda sebanyak 142 unit menelan anggaran mencapai Miliaran Rupiah. Di tahun 2023 itu pula Pemkab membagikannya kepada para kades.

Jika sebelumnya 2 orang kades di Kecamatan Pondok Kelapa mengakui bahwa keduanya ada dipanggil APH untuk dimintai keterangan, hasil penelusuran wartawan Jumat 8 Maret 2024 terdapat 3 kades lain yang juga menerima surat panggilan resmi dengan agenda klarifikasi.

"Iya ada (terima surat panggilan, red), tapi tanggal 14 Maret minggu depan. Soal motor dinas. Ada diminta bawa STNK dan BPKB motor juga," kata salah seorang kades saat ditemui wartawan.(tim)