Bambang Minta Warga Awasi Netralitas Polri di Pemilu Nanti

POLKUM - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut peran masyarakat diperlukan dalam mengawasi netralitas ?P?olri pada Pemilu 2024. 

"Pelibatan masyarakat dalam pengawasan aparat sangat penting untuk mengawasi netralitas mereka," ucap Bambang kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (17/11). 

Dia menyebut Polri sebagai alat negara tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari pemerintah.

Netralitas Polri dalam pesta demokrasi tidak bisa lepas dari posisi Korps Bhayangkara itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah. 

"Terlebih lagi kita bisa melihat kapolri dipilih langsung di bawah presiden," ucapnya. 

Menurut Bambang, dalam beberapa pemilu yang lalu publik bisa melihat bagaimana upaya menarik polisi untuk memenangkan salah satu kandidat.

Oleh karena itu, netralitas Polri harus diawasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pesta demokrasi berlangsung sampai ditentukan pemenang pemilu. 

Dia menyebut Bawaslu sebagai lembaga yang ditunjuk mengawasi pelaksanaan pemilu seharusnya juga bertanggung jawab mengawasi netralitas aparatur negara.

"Masalahnya adalah seberapa besar kewenangan dan kemampuan Bawaslu mengawasi aparat negara yang sudah memiliki infrastruktur lengkap dan kuat, ditambah kewenangan penegakan hukum juga," tutur Bambang.

Untuk itu, peran warga penting dalam mengawasi netralitas aparat penegak hukum tersebut. 

Terlebih saat ini zaman telah berubah, ada media sosial dan platform berbasis teknologi yang bisa digunakan masyarakat sebagai alat pengawasan netralitas aparat. 

"Yang menarik-narik aparat negara dalam hal ini Polri untuk tidak netral dan mendukung salah satu kandidat hanya akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri dan merusak legitimasi hasil pemilu yang jujur dan adil," ujar Bambang. 

Survei nasional yang dilakukan lembaga Survei Populi Center pada 29 Oktober - 5 November 2023, salah satunya menanyakan tanggapan masyarakat terkait netralitas TNI-Polri dalam Pemilu 2024. Sebanyak 61,9 persen publik memiliki kepercayaan yang cukup tinggi bahwa Polri-TNI akan bertindak netral (tidak berpihak) dalam Pemilu 2024. 

Masyarakat juga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada KPU yakni sebesar 72,7 persen dan Bawaslu 73,5 persen.