ASN Menjerit TPP Belum Cair, Bupati: Tak Ada Niat Menghambat, Kita Sangat Bergantung Dana Pusat

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluhkan belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga memasuki bulan Juni ini. Menyikapi hal tersebut, Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P., mengungkapkan bahwa pencairan TPP bukan semata-mata keinginan kepala daerah atau sekretaris daerah, melainkan bergantung pada kemampuan fiskal yang ada.

Saat ini Pemkab Bengkulu Tengah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Ia meminta para ASN untuk memahami kondisi ini secara objektif, seraya mengingatkan bahwa ASN tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi.

BACA JUGA:Perpaduan Gambar Bambu, Kalamansi, dan Batik: Ini Filosofi Logo HUT Bengkulu Tengah ke-17

“Bukan maunya bupati atau sekda untuk menunda. Kami tentu berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban. Tapi mohon dimaklumi, keuangan kita tidak seperti dulu. Saat ini, dana yang tersedia baru cukup untuk membayar gaji,” kata Rachmat dalam konferensi pers program kerja 100 hari.

Ia menuturkan, bahwa TPP ASN di Bengkulu Tengah termasuk yang tertinggi di Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar para ASN lebih mengedepankan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum menuntut hak secara penuh.

“Kami sudah mengingatkan, mari laksanakan dulu kewajiban-kewajiban sebagai ASN. Jangan hanya bicara soal hak. TPP bukan tidak diberikan, tapi saat ini belum bisa diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

BACA JUGA:Festival Literasi Meriahkan HUT Bengkulu Tengah ke-17, Catat Tanggalnya!

Lebih lanjut, Rachmat memaparkan klasifikasi kesehatan keuangan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menjelaskan bahwa daerah dibagi menjadi tiga kategori yakni sehat, baik, dan sakit. Kabupaten Bengkulu Tengah, kata Rachmat, termasuk dalam kategori ‘sakit’ karena PAD-nya jauh di bawah dana transfer dari pusat.

“PAD Bengkulu Tengah tahun lalu hanya sekitar Rp33 miliar, sedangkan APBD mencapai Rp850 miliar. Ini artinya, hampir seluruh pembiayaan daerah sangat tergantung pada dana pusat. Jika dana itu terlambat, seluruh program juga ikut tertunda,” jelasnya.(one)