Perludem Tanggapi Komentar Jokowi Soal Perlu Mengevaluasi Format Debat Capres di Pilpres 2024

POLKUM RBt - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Khairunnisa Nur Agustyati mengakhawatirkan akan adanya intervensi terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul komentar Presiden Joko Widodo terkait perlunya mengevaluasi format debat para capres di Pilpres 2024.

 “Kami mengkhawatirkan jika ada intervensi kepada penyelenggara pemilu. Jadi, sebaiknya percayakan saja pada penyelenggara pemilu,” ujar Khairunnisa di Jakarta, Rabu (10/1/2024). 

Meski begitu, dia berharap KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersikap profesional sehingga pemilu tidak terganggu, tetap berlangsung jujur dan adil.

“Saya rasa sekarang semua mengawasi, baik publik, pengawas pemilu, dan juga antarpeserta pemilu juga mengawasi penyelenggara pemilu untuk bisa independen,” ujarnya. 

Lebih lanjut, dia kembali menanggapi kritik Presiden Jokowi soal format debat. Menurut dia, sikap presiden ini menimbulkan asumsi di publik. 

”Dengan presiden memberikan komentar atau catatan terkait format debat justru ini akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu,” ujar Khairunnisa.

KPU tampaknya mengabaikan kritik presiden, yaitu tidak mengubah format debat. 

"Sebab, kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya,” ujar Ketua KPU Hasyim Asyari.

Senada dengan Ketua KPU, Perludem juga menilai format yang ada sekarang sudah disepakati semua tim pasangan calon sehingga seharusnya tidak menjadi masalah.

“Format debat yang ada ini kan sebetulnya formatnya juga sudah disepakati juga dengan tim pasangan calon, dan KPU memutuskannya secara independen,” tegas dia. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi. 

Jokowi menganggap debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1) lalu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. 

"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi. 

Dia menambahkan saling menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal.