Netralitas Polri Diragukan, Pakar: Menuduh Tanpa Bukti Bukan Langkah Tepat

POLKUM - Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai kekhawatiran menyangkut netralitas Polri dalam Pilpres 2024 cenderung berlebihan. Dia mengingatkan bahwa undang-undang sudah mengatur dengan tegas bahwa setiap anggota Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis. 

‘"Bahkan, Kapolri sudah menerbitkan telegram Nomor 2407/X/2023 tentang netralitas Polri dalam pemilu yang dijadikan pedoman seluruh anggota Polri, terkait hal-hal mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan pengamanan pemilu,"

Efriza mengaku khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanyalah gimmick politik demi mendongkrak simpatik publik. 

"Apalagi jika akhirnya tudingan kecurangan menyasar banyak institusi negara tanpa disertai bukti-bukti nyata, ini menunjukkan langkah tersebut bukanlah tindakan yang pas dilakukan," ujarnya. 

Efriza menambahkan isu netralitas sebenarnya adalah hal yang positif untuk disampaikan ke publik sebagai bagian dari pendidikan politik.

Namun, jika sekadar jadi gimmick untuk meningkatkan simpati publik terhadap partai, maka akan membuat masyarakat justru berbalik memberikan persepsi negatif. 

"Partai itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder," katanya.

Lebih lanjut, Efriza mengatakan, situasi saling tuding seperti ini layaknya politik yang menyandera antara salah satu partai dengan institusi lain.

Mestinya, beredarnya isu pakta integritas BIN yang mendukung Ganjar-Mahfud mesti diselesaikan dulu, bukan menuduh institusi lain bermain curang. 

"Memang apa yang terjadi harus disikapi dulu terkait pakta integritas BIN yang mendukung Ganjar-Mahfud apa ini benar atau hoaks, selesaikan satu hal dulu," kata Efriza. 

"Bukan malah saling mengaburkan dan terkesan tidak ada kepercayaan akan antar institusi. Terkesan bukan sekadar khawatir proses pemilu akan terjadi kecurangan malah menuding kecurangan ini sedang berproses," ujarnya.(dil/jpnn)