Honorer Kembali Angkat Bicara Perihal Setoran Rp500 Ribu Pembuatan SPTJM, Ada yang Rela Berutang, APH Diminta

Nasirwandi, Ketua Gerakan Lima Kamis--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Satu persatu tenaga honorer di salah satu OPD lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah memberanikan diri ungkap fakta di balik kepengurusan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Setelah sebelumnya ada salah seorang honorer yang mengaku menyetor sejumlah uang kepada oknum, kembali ada honorer lain yang tak menampik dirinya juga menyerahkan uang sebesar Rp500 ribu.
Terpaksa ia memenuhi lantaran SPTJM merupakan salah satu syarat seleksi PPPK.
"Seperti itulah, kami disuruh bayar Rp500 ribu untuk surat tersebut (SPTJM, red). Surat itu sebagai syarat jadi kami butuh," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Disinggung kepada siapakah uang disetorkan, ia mengatakan kepada oknum pejabat di OPD tempatnya bekerja.
"Langsung, cash. Karena yang lain seperti itu, jadi saya juga mengikuti," lanjutnya.
Nasib serupa dialami honorer lain yang meminta dirahasiakan identitasnya. Ia mesti merogoh kocek Rp500 ribu dalam mengurus SPTJM.
"Sekitar bulan Januari kemarin. Langsung kami bayarkan (Rp500 ribu, red). Apakah semuanya membayar, atau ada yang tidak kami juga kurang tahu. Ada yang bilang bayar, ada juga yang tidak atau mungkin mereka sudah membayar duluan. Yang jelasnya saat itu kami datang 6 orang, dan semuanya bayar Rp500 ribu," jelasnya.
Diminta tanggapannya, aktivis Gerakan Lima Kamis Bengkulu Tengah, Nasirwandi meminta agar APH responsif dengan melakukan penyelidikan. Lebih-lebih yang dirugikan di sini adalah para honorer.
"Bahkan ada yang rela berutang untuk setoran, di mana letak hati nurani para pejabat di OPD itu? Pemkab kami minta jangan hanya menunggu laporan, segeralah turun. Begitu juga kepada APH kami harapkan responsif," pinta Nasirwandi.(cw1)