Dugaan Pungutan SPTJM di Salah Satu OPD Bukan Isu Belaka, Tenaga Honorer Akui Setor Segini

--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Info yang sebelumnya dihimpun oleh aktivis Gerakan Lima Kamis Bengkulu Tengah, Nasirwandi bahwa terjadi dugaan praktik pungutan oleh oknum di salah satu OPD terhadap calon peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agaknya bukan isu belaka. Kemarin, Jumat 14 Februari 2025 wartawan mengkonfirmasi langsung dengan salah seorang tenaga honorer di OPD tersebut perihal kebenaran info.
Ia, yang meminta tidak dibeberkan identitasnya, menuturkan bahwa uang sebesar Rp500 ribu disetorkan untuk mengurusi pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM sendiri merupakan salah satu syarat pendaftaran mengikuti seleksi PPPK.
"Kalau dari saya memang benar ada diminta biaya untuk SPTJM itu pada bulan Januari 2025 lalu, sebesar Rp500 ribu," ujarnya.
Bagaimana dengan honorer lain, apakah juga diminta biaya nominal serupa?
"Kemungkinan sekitar 80% dari kami diminta semua. Kalaupun ada yang tidak diminta kemungkinan karena faktor kedekatan," lanjutnya.
Terpisah, aktivis LSM dan juga Politisi, Datuk Malani mengecam praktik dugaan pungutan yang menyasar para honorer. Datuk mendesak agar Pemkab melakukan investigasi guna mengungkap kebenarannya dan menindak pelakunya.
"Mohon kepada Pemkab untuk membentuk tim turun menyelidiki kebenaran informasi itu. Jangan dibiarkan. Jelas perbuatan itu adalah melawan hukum, sanksinya pidana," tandas Datuk.(cw1)