PPDI Benteng Minta Kenaikan Siltap, Pj Sekda: ADD Sudah yang Tertinggi di Bengkulu

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pondok Kelapa beberapa waktu lalu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bengkulu Tengah (Benteng) meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Benteng mempertimbangkan kenaikan penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa, melalui Anggaran Dana Desa (ADD) atau sumber dana lainnya.

Namun, Pj Sekda Bengkulu Tengah, Drs. Hendri Donal, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), menanggapi permintaan tersebut dengan menyampaikan bahwa ADD Kabupaten Benteng sudah berada pada angka yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Saat ini, ADD Kabupaten Benteng telah mencapai 14 persen dari pagu APBD, sedangkan kabupaten lainnya hanya sekitar 10 persen.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10939/warga-ujung-karang-terbaring-sakit-kepedulian-dinsos-dipertanyakan

"Gimana mau bertambah Siltap, lihat situasi daerah sekarang. Kami sedang mengalami kesulitan. Perlu diketahui, ADD Benteng itu sudah paling besar di Provinsi Bengkulu, karena kabupaten lain hanya 10 persen, sedangkan Benteng sudah 14 persen," ungkap Hendri.

Lebih lanjut, Hendri menambahkan bahwa kenaikan Siltap sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat. Jika kedua sumber dana tersebut meningkat, maka kenaikan Siltap dapat dipertimbangkan.

"Jika PAD Benteng tinggi dan DAU naik, barulah Siltap bisa dinaikkan. Namun, saat ini PAD kita masih kecil dan DAU juga mengalami penurunan. Kalau sumber dana tidak ada, sulit untuk menaikkan Siltap," lanjut Hendri.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10940/irigasi-lubuk-serigo-taba-penanjung-masuk-prioritas-pembangunan-2025

Meski demikian, Hendri menegaskan bahwa pihak Pemda tidak menolak untuk menaikkan Siltap, namun kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi hambatan utama. Ia berharap agar masyarakat memahami situasi tersebut, mengingat bahwa APBD dan ADD sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah begitu saja.

"ADD Benteng sudah yang tertinggi. Bukan tidak mau menaikkan, tapi sumber dananya belum tersedia. Kami terus berupaya agar ada peningkatan, namun tentu ada keterbatasan yang harus dipahami bersama," pungkas Hendri.(imo)