17 Ribu Warga Bengkulu Tengah Terdaftar Sebagai Penerima PKH dan BPNT
Watiullah, Kepala Dinsos Bengkulu Tengah--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengumumkan penyatuan tiga data kemiskinan yang akan diterapkan pada tahun 2025. Data tersebut meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Penerima Program Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga Ekonomi (P3KE), serta data rehabilitasi sosial (resos). Penyatuan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinas Sosial Bengkulu Tengah, Watiullah, M.Pd., menjelaskan bahwa data kemiskinan ini akan terus diperbarui secara berkala.
"Data kemiskinan ini akan terus berubah seiring waktu. Kami mengusulkan agar data diperbarui setiap tiga bulan, bukan hanya setahun sekali. Hal ini penting karena ada warga yang kondisi ekonominya berubah—ada yang sebelumnya miskin menjadi mampu, atau sebaliknya," ujar Watiullah.
Watiullah juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat sekitar 6.000 orang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta 11.000 orang penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Data ini sudah digabungkan dari berbagai sumber, termasuk DTKS, resos, dan P3KE.
"Walaupun data sudah disatukan, kami masih menunggu keputusan Presiden terkait langkah selanjutnya. Saat ini kami sudah melakukan proses penyatuan data, namun kami tetap menunggu petunjuk lebih lanjut," tambah Watiullah.
Tujuan dari penyatuan data ini adalah agar masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status kemiskinan mereka berdasarkan nama dan alamat. Dengan satu data yang akurat, diharapkan tidak ada lagi perbedaan atau tumpang tindih dalam pemberian bantuan sosial. Dengan penyatuan data kemiskinan ini, diharapkan program bantuan sosial di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi lebih efisien dan terarah, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Sasarannya adalah untuk menghindari terjadinya double bantuan, atau bantuan yang diterima oleh mereka yang tidak layak. Dengan penyatuan data, kami berharap dapat memberikan bantuan yang tepat sasaran dan mencatat data kemiskinan secara lebih lengkap," demikian Watiullah.(imo)