RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Musibah kebakaran yang menyebabkan ratusan juta dana desa Pekik Nyaring yang dialokasikan untuk pembangunan 3 sumur bor ludes tahun lalu tidak lepas dari kurangnya pengawasan dari pemerintah desa.
Akibatnya, pembangunan sumur bor sempat tertunda meskipun pada tahun ini telah selesai dibangun menggunakan anggaran pribadi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Arsyad Hamzah, SE mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.
"Seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa. Laporan dari masyarakat sangat penting sebagai sumber informasi untuk menindaklanjuti potensi penyalahgunaan dana desa," kata Arsyad.
Sementara, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pekik Nyaring, Joko Santoso menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Pemerintah Desa (Pemdes) perihal pembangunan tersebut.
"Kalau untuk pembangunan fisiknya sudah selesai semua, tapi laporan resminya belum kami terima karena kami masih menunggu koordinasi dari Pemdes," kata Joko.
Disisi lain, kritik datang dari LSM Ganses melalui perwakilannya, Hasnul Efendi, yang menekankan pentingnya laporan resmi dari Pemdes mengenai realisasi pembangunan.
"Laporan resmi dari Pemdes harus segera ditindaklanjuti. Jika belum, maka bisa dipertanyakan apakah pembangunan ini benar-benar selesai. Laporan tentang program-program lainnya juga harus disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa," pungkas Hasnul.(iza)