RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Sempat mendapat sanggahan dari pihak Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa lahan yang semula disebutkan oleh mantan Kades Renah Semanek terletak di komplek perkantoran bukanlah untuk Masjid Agung melainkan masjid biasa untuk tempat ibadah para ASN, terungkap fakta baru. Dari hasil penelusuran wartawan pada situs LPSE Kabupaten Bengkulu Tengah, lpse.bengkulutengahkab.go.id, di tahun 2015 terdapat item pekerjaan konstruksi di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) berupa pematangan lahan masjid agung.
Nilainya sebesar Rp1 Miliar yang bersumber dari APBD. Selain pematangan lahan, terdapat juga tender jasa konsultan perencanaan masjid agung dengan nilai Rp200 Juta.
Tidak terdapat keterangan lokasi pematangan lahan masjid agung di LPSE tersebut, namun jika dihubungkan dengan keterangan M Halis, selaku mantan Kades lebih mendekati kebenaran. Bahwa lahan masjid agung telah ditetapkan awalnya di komplek perkantoran.
Tentu dengan dipindahnya lokasi, di atas lahan samping Pendopo Desa Ujung Karang yang sudah barang tentu membutuhkan biaya ulang mulai dari perencanaan, pematangan lahan hingga pembangunannya bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Kemudian anggaran yang telah digelontorkan di tahun 2015 mubazir saja.
BACA JUGA:Bappeda Sebut Lahan di Perkantoran Bukan untuk Masjid Agung, Halis: Saya Kades Saat Itu
Bambang Sudarmo, Ketua BPD Renah Semanek ikut angkat bicara terkait perdebatan lokasi lahan masjid agung. Katanya, pernyataan dari Plt Kepala Bappeda, Hertoni Agus Satria bahwa lahan yang terdapat di komplek perkantoran bukanlah untuk masjid agung mengada-ada, lebih menjurus ke mengaburkan fakta.
"Tanggapan Bappeda yang mengatakan tidak pernah ada rencana pembangunan masjid agung dan islamic center itu mengada-ada. Saya paham karena saya ikut serta mengawasi proyek tersebut. Perencanaan waktu itu bukan dia (Hertoni, red). Masjid agung itu lokasinya di belakang kantor Bappeda, lahan di ujung jalan aspal yang dibangun kemarin (Jalan Inpres, red). Anggaran pematangan lahannya miliaran. Peletakan batu pertama memang di depan kantor PU, untuk simbolis saja karena waktu itu akses menuju lokasi lahan tersebut masih sangat buruk dan hanya ada jalan setapak," urai Bambang.
Terpisah, aktivis LSM Pro Jamin, Muslim lebih mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD untuk pematangan lahan masjid agung, hingga sempat dilakukannya perjalanan studi banding. Menurutnya hal itu sarat dugaan kejanggalan.
"Perencanaannya itu artinya tidak matang. Sudah dilakukan pematangan lahan dan studi banding yang menggunakan uang APBD, lalu bagaimana tindaklanjutnya. Dibiarkan saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Malah infonya dianggarkan kembali untuk judul yang sama, masjid agung," tandas Muslim.(one)