RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Pusat memberi sinyal izin melakukan mutasi pejabat bagi para Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 seusai pelantikan nanti. Sinyal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Melansir dari channel youtube @komisi2dpr yang merupakan channel resmi Komisi II DPR RI, Tito menjelaskan pihaknya ingin memperkuat pejabat definitif, dalam hal ini kepala daerah yang terpilih.
"Ini kan namanya selera. Setiap pemimpin tentunya ingin didukung oleh orang yang loyal, cocok, yang satu hati dengan dia. Itu harapan kita yang memilih biarkanlah para pemimpin yang baru. Tapi hanya pengecualian, kalau jabatan itu kosong dan bisa menimbulkan gangguan yang sangat signifikan, membuat stagnasi pemerintahan, itu harus dijelaskan, kita kaji betul. Itu fine, untuk saya izinkan,’’ terang Tito.
Selanjutnya, masih disampaikan Tito bagi daerah-daerah yang tidak ada sengketa diusulkan diminta melakukan komunikasi antara Penjabat dengan kepala daerah terpilih. Apakah yang bersangkutan setuju atau sebaliknya.
‘’Bahkan, saya minta ada surat persetujuan tertulis, jadi Pj tanya dulu dengan kepala daerah yang akan menjabat, kalau di sana enggak setuju, kita juga enggak setuju. Namun kalau di sana setuju, ya kita setuju karena mereka yang akan menerima stafnya nanti,’’ ujar Tito.
Penjelasan Mendagri tersebut sudah barang tentu membuat harap-harap cemas para pejabat, khususnya di Bengkulu Tengah yang selama ini berseberangan atau tidak cocok dengan Bupati maupun Wabup terpilih. Sebab besar kemungkinan mereka bakal diganti dengan pejabat lain yang loyal dan satu hati dengan pemimpin baru.(fry)