RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Belasan aktivis Ormas dan LSM dari Kabupaten Bengkulu Tengah, bukan saja GOLBE sudah menduduki kantor DPRD sejak pagi sekitar pukul 09.15 WIB, Senin 20 Januari 2025. Kehadiran mereka dalam rangka melakukan hearing dengan Pemkab melalui TAPD dan Banggar DPRD membahas permasalahan keuangan daerah sesuai undangan yang disampaikan oleh GOLBE sebelumnya.
Namun hearing yang dilangsungkan molor dari waktu semula diputuskan ditunda, lantaran ketidakpuasan tidak hadirnya Pj Bupati, Heriyandi Roni dan Pj Sekda, Hendri Donal.
Keputusan penundaan setelah pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD, Fepi Suheri berdasarkan kesepakatan yang hadir dalam forum.
"Kita tunda sampai hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 jam 2 (14.00 WIB, red)," putus Fepi didampingi Romli.
Sebelum diputuskan ditunda, dialog sempat berlangsung dimana perwakilan GOLBE diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya di hadapan TAPD yang hadir, yakni Kepala BKD, Lili Trianti, Plt Kepala Bappeda, Hertoni Agus Satria dan jajaran.
"Kami tidak mengada-ada, apa yang kami temukan itulah yang ingin kami sampaikan. Sampai ke tingkat yang paling kecil,.mereka mengeluh. Bahwa mereka betul-betul mengharapkan tetapi kas kosong. Yang kami pertanyakan itu kenapa sampai kosong. Apakah benar seperti apa yang selama ini disampaikan di berita, provinsi tidak memberikan (DBH, red) kepada kita. Penilaian kami negatif, apakah pemerintah daerah kita ini tidak bekerja, atau memang pendapatan Kabupaten Bengkulu Tengah ini tidak ada di mata provinsi," tanya Datuk Malani mendampingi Koordinator GOLBE, Hasnul Effendi.
"Bukan kita ingin mencari kesalahan, bukan. Tetapi kita harus perbaiki ke depan. Untuk ke depan lebih baik lagi. Karena semboyan kabupaten kita, maroba kita maju nyatanya ini tidak. Mungkin di mata bapak-bapak dan ibu ini (Bengkulu Tengah, red) maju, tapi nyatanya tidak. Kami yang merasakannya," kata Datuk lagi.
Aktivis GOLBE lainnya, Yasmidi turut menguraikan permasalahan yang dihadapi saat ini dimana selain TPP pegawai yang belum terbayarkan, juga penundaan pembayaran atas pekerjaan oleh pihak ketiga disebabkan kosongnya kas daerah.
"Apa yang terjadi sehingga terjadinya kekosongan kas daerah. Alasan karena DBH kita belum dibayarkan atau disalurkan oleh Provinsi Bengkulu menurut saya besar kemungkinan di luar masuk akal. Saya ingin tahu, apakah dari TAPD atau Banggar, berapa total anggaran untuk Kabupaten Bengkulu Tengah ini pertahun. Dan berapa besar DBH untuk Bengkulu Tengah. Masuk akal tidak kira-kira bagi bapak ibu sekalian, tertundanya pembayaran-pembayaran akibat tidak tersalurnya DBH oleh provinsi," sampai Yasmidi.(one)