Pengadaan Sapi Diduga Tidak Sesuai Prosedur, TPK Ungkap Alasan Pembelian di Luar Daerah
--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Program Ketahanan Pangan di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi sorotan setelah anggota dewan menilai bahwa pengadaan sapi untuk ketahanan pangan diduga tidak dilaksanakan dengan benar, sehingga berpotensi merugikan negara.
Dugaan ini terkait dengan pengadaan sapi jantan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bahkan diketahui, pembelian diduga dilakukan di luar daerah bukan di dalam wilayah Benteng yang mayoritas memiliki harga jual beli sapi yang relatif sama.
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Ketahanan Pangan Desa Karang Tengah tahun 2023 memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan program tersebut. Endang Santoso mengungkapkan bahwa pengadaan sapi dilakukan di luar daerah Bengkulu Tengah karena kesulitan mendapatkan informasi tentang peternak yang menjual sapi jantan di wilayah tersebut.
"Pada saat itu, kami kesulitan mencari informasi peternak yang menjual sapi jantan di Bengkulu Tengah. Setelah ada informasi di Bengkulu Utara, akhirnya kami memutuskan untuk membeli dari sana," jelas Endang.
Endang juga merinci bahwa total anggaran untuk pengadaan sapi pada program ketahanan pangan tersebut mencapai sekitar Rp145 juta. Satu ekor sapi dihargai sekitar Rp8 juta, dengan tambahan biaya perawatan dan pemilihan sapi. Pengadaan dilakukan pada bulan Agustus 2023. Namun, dalam perjalanan pemeliharaan, sapi-sapi yang dibeli mengalami kematian yang cukup signifikan.
"Pengadaan sapi dilakukan pada bulan Agustus 2023. Sapi pertama mati pada bulan Desember 2023. Setelah itu, dalam waktu satu minggu, kematian sapi lainnya juga terjadi. Kami selalu memberi pakan rumput setiap hari sebanyak satu mobil. Selain itu, pada hari Sabtu dan Minggu, sapi-sapi tersebut kami ajak keluar kandang untuk mencari makanan tambahan," ungkap Endang.
Namun, kematian sapi yang terus berlanjut menimbulkan pertanyaan mengenai keberhasilan dan efektivitas program ketahanan pangan ini. Meskipun pihak TPK telah memberikan penjelasan, pihak legislatif masih menilai bahwa diduga ada prosedur yang tidak diikuti dengan benar, yang dapat berujung pada potensi kerugian negara.(one)
- Tag
- Share
-
-
