Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jawa Tengah

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja. Dia berencana akan membentuk desk perlindungan buruh yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah. Menurutnya, hal ini penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. 

Luthfi menjelaskan langkah penting lainnya adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.

“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” kata Luthfi dalam debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (20/11).

Luthfu juga menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro, dengan tujuan agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah. 

Dia juga menyebutkan sektor pertanian juga akan mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.

Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024. 

Untuk itu, dia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.

“BLK harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” jelas Luthfi.

Dia meyakini program peningkatan jumlah BLK ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, Luthfi yakin bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan mampu memenuhi permintaan pasar.

Luthfi juga menegaskan pentingnya reformasi di bidang pendidikan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, guna mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang semakin besar di provinsi ini.

Menurutnya, pendidikan harus menjadi pintu gerbang menuju dunia kerja dan akan mengusulkan agar kurikulum pendidikan mendekatkan siswa dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Pendidikan harus menjadi pintu masuk menuju dunia kerja. Kurikulum harus mendekatkan para siswa pada kebutuhan pasar, sehingga lulus sekolah langsung bisa bekerja,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu juga menekankan pentingnya negara hadir menangani masalah kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian besar masyarakat. 

Dia lantas mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain dengan memberikan subsidi pangan murah, pendidikan gratis bagi keluarga miskin ekstrem, dan akses kesehatan gratis. Selain itu, Luthfi juga berencana memberikan fasilitas seperti seragam sekolah, buku, dan akses internet gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, serta subsidi transportasi dengan menurunkan tarif kendaraan umum menjadi Rp1.000 (dari sebelumnya Rp2.000).