Pilkada Serentak Bentrok dengan PON 2024, Dede Yusuf Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
--
Legislator Partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat II itu menyebut, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan sekuat gubernur dan bupati/wali kota hasil pilkada.
Dede pun menilai alokasi anggaran juga akan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu sangat berat jika diharuskan membangun sarana prasarana PON,” terangnya.
Menurut dia, tuan rumah memerlukan anggaran di kisaran Ro 2-3 triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana PON 2024.
Beban anggaran tersebut sangat besar.
“Provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.
Dede pun menilai para atlet akan diliputi ketidakpastian. Karena untuk berlatih, mereka membutuhkan anggaran.
“Akibatnya target prestasi dan jadwal pelatda juga diliputi ketidakpastian,” ucap Dede.
Untuk menghindari kurangnya persiapan penyelenggaraan PON 2024, Komisi X DPR mengusulkan agar pelaksanaan PON diundur usai Pilkada serentak. Dengan begitu, kata Dede, persiapan akan lebih maksimal.
“Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal 2025. Tetapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan,” sebutnya.
Hal itu pernah terjadi saat PON 2020 di Papua di mana awalnya direncanakan digelar pada Oktober 2020. Namun, karena pandemi Covid-19, pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut digelar Oktober 2021.
Hanya saja, namanya tetap PON 2020 Papua. Dede meminta pemerintah segera bersikap tegas dan mengambil regulasi, terutama dalam hal waktu pelaksanaan PON 202.
Dengan begitu kejelasan soal PON 2024 akan semakin maksimal.
“Keputusan ini sangat urgent karena sangat dinanti, khususnya oleh tuan rumah,” tegas Dede.
Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Komisi X DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan perencanaan penyelenggaraan PON ke-21 saat ini sudah memasuki finalisasi.