Rapim Tepra Semester II, 2 OPD Raport Merah, 10 OPD Terima Raport Hijau

Serapan Baru 77,5 Persen

METROPOLIS RBt - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) semester ke II tahun anggaran 2023. 

Berlokasikan di puncak Hotel Tahura pada Senin 4 Desember 2023, kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eka Nurmaeni, S.E., M.Pd. 

Turut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum, H. Elyandes Kori, M.Si., Kabag Administrasi Pembangunan, Charles Jhonson, ST, MM, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat serta Kepala Bagian di ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Benteng.

Dalam sambutannya, Eka menyampaikan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 di Benteng baru mencapai 77,52 persen atau sekitar Rp640 miliar. Sementara itu, dari 40 OPD dan kecamatan serta 9 bagian di Setda Bengkulu Tengah, hanya ada 10 OPD persentase realisasi anggarannya telah mencapai 83 persen. Kemudian terdapat 10 OPD yang mendapatkan raport merah karena serapan anggaran belum mencapai target.

‘’Kepada OPD terkhususnya yang berada di zona merah dengan realisasi APBD baru mencapai 57,5 persen dan zona kuning 57,6 persen hingga 64 persen untuk segera mungkin menuntaskannya. Untuk diketahui bersama per 31 Desember 2023 realisasi anggaran APBD 2023 harus mencapai 97 persen. Selain itu diharapkan kepada seluruh OPD dalam merealisasikannya dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan akuntabel sehingga dapat memberikan dampak baik bagi pembangunan,’’ pungkas Eka.

Terpisah, Sekdakab Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST, MAP mengingatkan kepada seluruh OPD, terkhusus OPD dengan serapan anggaran rendah untuk dapat segera menuntastkan penyerapan anggaran sebelum tanggal 15 Desember.

‘’Informasi yang saya terima, ada 2 OPD yang dibawah target dan saya minta sebelum tanggal 15 Desember segera tingkatkan realisasi anggarannya. Tepra ini salah satu evaluasi tentang bagaimana penggunaan anggaran. Ini juga jadi PR kita juga kalau masih ada OPD yang serapan rendah. Artinya kinerja tidak maksimal,’’ pungkas Rachmat.(ae2/prw)