Perangkat Desa Disebut Tak Netral, Bawaslu Diminta Bertindak

POLKUM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak terkait agenda politik yang diduga dilakukan oleh perangkat desa. 

Diduga para perangkat desa bermanuver mendukung pasangan Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Padahal seharusnya mereka bersikap netral. 

"Bawaslu tidak dapat berdalih itu bukan agenda kampanye karena publik telah mengetahuinya. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar," tegas Dedi dikutip, Minggu (3/12).

Karena itu Dedi berharap agar, Bawaslu bisa bekerja secara profesional. Sebab, elemen masyarakat sipil melihat ketidaknetralan dari para perangkat desa tersebut. 

"Jika Bawaslu tidak merespons atas pelaporan publik, maka DKPP perlu memanggil Bawaslu dan membawa persoalan ini ke meja sidang etik," katanya. 

Dedi berujar, Bawaslu juga harus menjaga sportivitas kampanye bagi seluruh kandidat di Pilpres 2024. Jangan sampai ada pengistimewaan bagi salah satunya pasangan calon.

Sekadar informasi, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Bawaslu pada Kamis 23 November 2023 lalu. 

Laporan itu dilayangkan karena panitia acara dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung pasangan nomor urut dua Prabowo Subiabto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, turut menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November 2023 lalu. 

Dalam acara tersebut hadir pula calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.(mcr10/jpnn)