300 Ribu Sekolah Sudah Pakai Kurikulum Merdeka

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Selasa , 20 Feb 2024 - 19:17

Menurut Anindito, yang paling penting ditekankan dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah tujuannya.

“Pergantian kurikulum hanya cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik agar menjadi pemelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila,” ujar Anindito.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Zulfikri, menegaskan bahwa kurikulum ini merupakan milik kita semua.

“Hakikatnya pendidikan bersifat inklusif, hadir untuk semua anak. Dunia pendidikan terbuka menerima peserta didik dengan segala kondisi. Peran pendidik menjadikan peserta didik yang mempunyai kekurangan untuk mampu mencari dan menemukan kekuatan di balik kekurangannya. Seorang guru sejati, ikhlas menerima peserta didik apa adanya,” jelas Zulfikri.

Proses pengembangan yang berkelanjutan dan partisipatif merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diluncurkan tepat guna bagi pendidikan, termasuk kurikulum.

Rancangan Permendikbudristek tentang Kurikulum Merdeka disusun guna memastikan kualitas dan menjaga keberlanjutan transformasi pendidikan di Indonesia, serta menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional.

Pada substansinya, naskah ini mengatur terkait tujuan dan prinsip, kerangka dasar dan struktur kurikulum, serta hal-hal terkait implementasi Kurikulum Merdeka.

Ketika peraturan ini ditetapkan, satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan paling lama tahun ajaran 2025/2026.

Artinya, pemerintah memberikan waktu bagi satuan pendidikan untuk bertransisi.

Selain itu, satuan pendidikan diberikan keleluasaan menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, 4, 7, dan 10 atau untuk seluruh kelas.(**)

300 ribu sekolah sudah pakai kurikulum merdeka                            edukasi rbt - kurikulum di sekolah saat ini sudah berganti secara bertahap dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka.
sebanyak 80% sekolah atau satuan pendidikan di indonesia sudah pakai kurikulum tersebut. 
kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) melalui pusat kurikulum dan pembelajaran, badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan (bskap), mengadakan uji publik rancangan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) tentang kurikulum merdeka pada 16 februari 2024.
uji publik dihadiri oleh 152 orang perwakilan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah di indonesia.
para peserta berasal dari unsur kepala satuan pendidikan, pendidik, dinas pendidikan dan pengawas, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (lptk), dan mitra pendidikan. 
baca juga:ketua mk sebut para calon advokat harus kuasai semua hukum acara
baca juga:terima dana desa senilai rp 1 miliar, ini peruntukannya di desa sidorejo
kepala bskap, anindito aditomo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa permendikbudristek yang sedang dirancang merupakan bagian dari pengembangan dan penerapan kurikulum merdeka secara bertahap.
pengembangan kurikulum merdeka dilakukan sejak awal 2020 dan diterapkan secara terbatas di sekitar 3.000 sekolah penggerak pada 2021. 
“pada tahap berikutnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, kurikulum merdeka menjadi opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. pada tahap tersebut, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan secara sukarela memilih untuk mulai menerapkan kurikulum merdeka. ini mencakup sekitar 80% dari satuan pendidikan formal di indonesia,” jelas anindito dalam keterangan resmi.
pada 2024 penerapan kurikulum baru akan diperkuat dengan adanya permendikbudristek kurikulum merdeka.
“regulasi ini akan memberi kepastian bagi semua pihak tentang arah kebijakan kurikulum nasional. setelah permendikbudristek ini terbit, sekitar 20% satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya,” tambah anindito. 
baca juga:gerindra memimpin sementara, pdi perjuangan menempel, ppp mantap diurutan ketiga
baca juga:pleno penghitungan suara tingkat kecamatan di bengkulu tengah sempat tuai protes
menurut anindito, yang paling penting ditekankan dalam penerapan kurikulum merdeka adalah tujuannya.
“pergantian kurikulum hanya cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. kurikulum merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik agar menjadi pemelajar sepanjang hayat yang berkarakter pancasila,” ujar anindito.
pelaksana tugas (plt.) kepala pusat kurikulum dan pembelajaran, zulfikri, menegaskan bahwa kurikulum ini merupakan milik kita semua.
“hakikatnya pendidikan bersifat inklusif, hadir untuk semua anak. dunia pendidikan terbuka menerima peserta didik dengan segala kondisi. peran pendidik menjadikan peserta didik yang mempunyai kekurangan untuk mampu mencari dan menemukan kekuatan di balik kekurangannya. seorang guru sejati,  ikhlas  menerima peserta didik apa adanya,” jelas zulfikri.
proses pengembangan yang berkelanjutan dan partisipatif merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diluncurkan tepat guna bagi pendidikan, termasuk kurikulum. 
rancangan permendikbudristek tentang kurikulum merdeka disusun guna memastikan kualitas dan menjaga keberlanjutan transformasi pendidikan di indonesia, serta menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional.
baca juga:miris! gaji pengawas tps di kabupaten bengkulu tengah tak kunjung cair
baca juga:dpr nilai andi amran sulaiman paling tepat jadi mentan di kabinet mendatang
pada substansinya, naskah ini mengatur terkait tujuan dan prinsip, kerangka dasar dan struktur kurikulum, serta hal-hal terkait implementasi kurikulum merdeka.
ketika peraturan ini ditetapkan, satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan paling lama tahun ajaran 2025/2026.
artinya, pemerintah memberikan waktu bagi satuan pendidikan untuk bertransisi.
selain itu, satuan pendidikan diberikan keleluasaan menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, 4, 7, dan 10 atau untuk seluruh kelas.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, RABU 21 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan