Dana Desa Non-Earmark 2025 untuk 74 Desa di Bengkulu Tengah Dipastikan Hangus

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 menimbulkan dilema bagi banyak Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 November 2025 itu disebut mengejutkan karena membawa konsekuensi signifikan terhadap proses pencairan dana.

Dalam ketentuan PMK tersebut, ditegaskan bahwa desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga 17 September 2025 akan mengalami penundaan penyaluran. Penundaan ini berlaku untuk dua kategori Dana Desa, yakni Dana Desa dengan penggunaan tertentu (earmark) serta Dana Desa tanpa ketentuan penggunaan khusus (non-earmark).

Dana Desa earmark meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program percepatan penanganan stunting, dan program ketahanan pangan. Sementara Dana Desa non-earmark biasanya digunakan untuk kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan ruang gerak yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan earmark, Dana Desa non-earmark yang tidak diproses sebelum batas waktu dipastikan tidak dapat dicairkan kembali. Artinya, meskipun desa melengkapi berkas setelah tenggat, dana tersebut dinyatakan hangus.

“Dari 142 desa se-Kabupaten Benteng, sebanyak 68 desa sudah mencairkan Dana Desa Tahap II. Sementara 74 desa belum. Sesuai PMK Nomor 81, Dana Desa non-earmark untuk 74 desa tersebut batal disalurkan,” ungkap Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bengkulu Tengah, Hekatman N., S.Si., M.A.P.

Hekatman menambahkan bahwa penyaluran Dana Desa earmark masih berpeluang dicairkan, asalkan desa segera memenuhi seluruh persyaratan sebelum batas akhir penyaluran pada pertengahan Desember 2025. Setelah melewati tenggat, pencairan tidak lagi dapat dilakukan.

“Untuk Dana Desa earmark, paling lambat tanggal 15 Desember,” tegasnya.(iza)