Gubernur Ansar Ahmad Dukung Alih Status PPPK ke PNS, Guru Indonesia Makin Bersemangat

gubernur ansar ahmad dukung alih status pppk ke pns, guru indonesia makin bersemangat rakyatbenteng.bacakoran.co - alih status pppk ke pns mendapat dukungan dari kepala daerah, apalagi setelah rapat dengar pendapat umum (rdpu) komisi x dpr ri dengan ipn dan pb pgri pada 14 juli 2025. dalam rdpu 14 juli, ikatan pendidik nusantara (ipn) dengan lantang menyuarakan alih status tenaga pendidik dan kependidikan dari pppk menjadi pns. rupanya, aspirasi ipn tidak hanya mendapat sambutan positif dari legislatif, tetapi juga memperoleh penguatan dari pengurus besar pgri (pb pgri) sebagai mitra strategis dalam isu-isu pendidikan nasional. ipn makin bersemangat lagi karena perjuangan mereka didukung kepala daerah. salah satunya dari gubernur kepulauan riau (kepri) ansar ahmad.  "saya bertemu gubernur kepri h. ansar ahmad di bandara soekarno-hatta. dalam obrolan singkat di ruang tunggu keberangkatan, saya menyampaikan misi perjuangan ipn salah satunya alih status pppk ke pns," kata ketua ipn kepri zontrisman, rabu (15/7).  dia menjelaskan secara ringkas tujuan keberangkatannya ke jakarta: mengawal langsung agenda rdpu 14 juli yang menyangkut nasib ribuan guru dan tenaga kependidikan pppk di seluruh indonesia. zontrisman mengaku sangat terharu ketika gubernur ansar begitu cepat, simpatik, dan lugas merespons misi perjuangan ipn.  "pak gubernur menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan ipn, dan menyampaikan bahwa alih status pppk ke pns merupakan langkah strategis yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga menyangkut keadilan profesi serta efisiensi fiskal daerah," tuturnya. gubernur ansar menegaskan, kalau ingin mendapatkan pendidikan berkualitas, maka guru harus diposisikan sebagai pilar utama. tidak bisa mereka digantung statusnya dengan sistem kontrak. guru harus punya kepastian, agar bisa fokus mendidik anak bangsa.  gubernur juga menjelaskan bahwa bila status pns diterapkan, maka beban gaji guru tidak lagi ditanggung dau (dana alokasi umum) yang selama ini membebani apbd, melainkan diambil dari dak (dana alokasi khusus) yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.  dengan begitu, ruang fiskal daerah bisa lebih luas untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya.  menariknya, gubernur ansar juga menaruh perhatian khusus saat mengetahui bahwa keberangkatan tim ipn kepri ke jakarta dibiayai secara swadaya melalui donasi anggota, hanya rp 20 ribu hingga rp 50 ribu per orang.  ia menyampaikan simpati yang mendalam dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan konkret bagi perjuangan ini di masa mendatang.  gubernur ansar juga mengungkapkan kunjungannya ke jakarta adalah bagian dari proses percepatan pendataan tenaga honorer di wilayah kepulauan riau. ipn menyambut positif dukungan gubernur tersebut.  sebab, ini bukan hanya dukungan moral atau basa-basi politik. ini komitmen nyata dari kepala daerah yang memahami esensi perjuangan pendidikan. "beliau hadir di saat yang tepat, dan menyuarakan hal yang sama: pendidikan harus dimuliakan, dan itu dimulai dari guru,” tegas zontrisman. dukungan strategis dari kepala daerah seperti gubernur ansar ahmad menjadi bahan bakar moral dan politik bagi ipn untuk terus memperjuangkan alih status yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan bagi para pendidik di seluruh indonesia.(**)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•