Memo Rahasia Honorer R2 dan R3 Sudah Masuk Istana, tetapi Belum Ada Kabarnya

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Selasa , 03 Jun 2025 - 21:03

memo rahasia honorer r2 dan r3 sudah masuk istana, tetapi belum ada kabarnya                            rakyatbenteng.bacakoran.co - para honorer r2 dan r3 mempertanyakan kabar memo rahasia yang sudah masuk istana kepresidenan dan dijanjikan akan disampaikan kepada presiden prabowo subianto.
diketahui, r2 ialah honorer k2 masuk database bkn yang ikut seleksi pppk 2024, tetapi tidak mendapatkan formasi. r3 ialah non-asn atau honorer yang sudah masuk database bkn, tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi pppk 2024.
mereka akan masuk dalam gerbong pengangkatan menjadi pppk paruh waktu. lantaran belum ada kejelasan mengenai memo rahasia yang dijanjikan disampaikan kepada presiden prabowo, aliansi gabungan r2 dan r3 indonesia akan menggelar aksi demonstrasi jilid iii selama 2 hari, yaitu pada 10-11 juni 2025. memo rahasia ialah istilah rekomendasi yang dijanjikan akan disampaikan kepada presiden prabowo subianto, berisi aspirasi para honorer r2 dan r3.
jubir aliansi gabungan r2 dan r3 bahri permana menjelaskan, janji mengenai memo rahasia disampikan tenaga ahli ksp yusuf hakim gumilang saat honorer menggelar aksi nasional jilid 2 pada 14 april 2025. 
"jadi, memo itu berisi tuntutan kami kepada presiden prabowo yang tidak bisa kami serahkan langsung, tetapi harus melalui kantor staf presiden (ksp) atau mensesneg,” terang bahri.
dia menceritakan awal mula munculnya istilah memo rahasia. bermula ketika 11 perwakilan aliansi gabungan r2 dan r3 menyampaikan tuntutan aksi jilid ii di istana negara.
saat itu, tenaga ahli ksp yusuf hakim gumilang yang menerima perwakilan pendemo menyampaikan, seluruh tuntutan honorer r2 dan r3 akan disampaikan kepada kepala ksp dan mensesneg. 
pak yusuf meyakinkan bahwa tanpa bertemu langsung dengan presiden prabowo pun, tuntutan itu akan sampai kepada presiden melalui sebuah memo. selanjutnya ksp dan mensesneg yang akan meneruskan sebuah memo kepada presiden prabowo. memo itu sifatnya rahasia. 
"pak yusuf bilang akan menyampaikan apa adanya, tanpa mengurangi atau pun melebihkan isi tuntutan kami, bahkan bilang memo ini sifatnya rahasia," kata bahri menirukan kalimat yusuf hakim. 
saat itu, ketua umum aliansi r2 dan r3 faisol mahardika meminta kepastian tanggal berapa hasil memo tersebut bisa diketahui. sebagai ketua umum, faisol punya tanggung jawab moril untuk menginformasikan hasil aksi jilid 2 kepada seluruh honorer di indonesia. 
saat itu, ungkap bahri, yusuf menyanggupi memo itu akan dikeluarkan pada kamis, 17 april 2025. nah, pernyataan yusuf inilah yang disampaikan faisol mahardika saat orasi di hadapan massa aksi.
bahri mengakui belum mengetahui secara detail apa isi memo rahasia dari ksp yang dijanjikan akan disampaikan kepada presiden prabowo.
namun, dia memrediksi, isi memo tidak jauh dari tuntutan aliansi r2 dan r3 yang disuarakan saat aksi jilid 2. kemungkinan tata naskah dinasnya saja yang disesuaikan oleh ksp. 
terdapat 9 tuntutan aksi jilid 2 yang disampaikan di ksp, yaitu: 
1. menuntut hak honorer r2 dan r3 serta yang terdata di pangkalan database bkn menjajadi pppk penuh waktu; 
2. menekan menpan-rb untuk membuat regulasi membuka kembali pengusulan formasi jabatan di kementerian, lembaga, instansi daerah baik provinsi, kota/kabupaten seluruh indonesia. 
3. meminta pemerintah pusat dalam hal ini badan kepegawaian negara (bkn) untuk percepatan pengisian daftar riwayat hidup (drh) r2/r3 dan yang terdata di database bkn seluruh indonesia; 
4. meminta pemerintah pusat mengeluarkan pp oleh presiden tentang pengangkatan seluruh honorer r2/r3 dan yang terdata di database bkn menjadi pppk penuh waktu; 
5. menuntut pemerintah pusat memprioritaskan r2/r3 dan yang terdata di database bkn menjadi penuh waktu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembukaan cpns dan pppk;
6. menuntut percepatan penerbitan turunan uu 20 tahun 2023 tentang asn, yaitu pp manajemen asn pns dan pppk;
7. menyerahkan seluruh pembiayaan belanja pegawai pppk ke apbn; 
8. meminta mekanisme percepatan pengangkatan pppk paruh waktu jika penuh waktu tidak dimungkinkan; 
a. legalitas sk paruh waktu. 
b. menuntut kesejahteraan gaji pegawai (besaran gaji disesuaikan dengan standar daerah, besaran gaji minimal ump atau umr).
c. masa waktu pengangkatan paruh waktu ke penuh waktu (6 bulan sampai 1 tahun). 
d. afirmasi harus melekat untuk r2 dan r3. 
9. aliansi honorer r2 dan r3 indonesia mengawal data dalam rangka pengisian drh dan proses pencetakan nip. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, RABU 4 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan