Kadisbud Bengkulu Tengah Ungkap Kesulitan Anggaran untuk Mendukung Film Harimau Benteng

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Film Harimau Benteng yang diproduksi oleh Benteng Production House (BPH) bertujuan untuk menampilkan karya-karya terbaru yang mengangkat tema sosial, budaya, dan adat istiadat. Namun, produksi film ini terkendala oleh masalah pembiayaan. Sebagai langkah solusi, BPH telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendapatkan dukungan.

Dalam perkembangan terakhir, Pj. Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan arahan bahwa jika proposal dimasukkan pada tahun berjalan, maka dukungannya bisa terealisasi pada tahun depan. Atau, proposal tersebut bisa dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

BACA JUGA:THR ASN Bengkulu Tengah Rp15 Miliar, Penyaluran Tunggu Petunjuk Menkeu Sri Mulyani

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Tomi Marisi, M.Si, menjelaskan bahwa pihak Dikbud sangat mendukung dunia perfilman, namun harus diakui bahwa anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan dan tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dana tambahan pada saat ini.

"Kami sangat mendukung adanya kegiatan perfilman seperti ini. Namun, karena wacana ini baru dibahas sekarang, saya pastikan bahwa untuk tahun ini, tidak ada anggaran yang tersedia dari Dikbud untuk mendukung perfilman. Apalagi saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran, dan dana yang ada mungkin akan mengalami pengurangan. Kami berharap di masa mendatang, kondisi anggaran memungkinkan untuk mendukung kegiatan ini," ujar Tomi.

BACA JUGA:Tradisi Ziarah Berjamaah Sambut Ramadan di Desa Sri Kuncoro

Tomi juga menambahkan bahwa jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan arahan agar perfilman ini dimasukkan dalam anggaran Dikbud, pihaknya akan siap mengikuti petunjuk lebih lanjut. Terlebih, Dikbud sedang gencar mengangkat budaya Kabupaten Bengkulu Tengah melalui berbagai kegiatan.

"Saya juga memberikan ide kepada pihak BPH agar bisa memasukkan usulan ke dinas lain, tergantung pada alur cerita film tersebut. Misalnya, jika film ini bertemakan adat atau budaya, bisa diajukan ke Dikbud; untuk tema wisata, bisa ke Dinas Pariwisata (Dispar) atau jika mengenai isu sosial, bisa ke Kesbangpol," tambahnya.

BACA JUGA:Pemerintah Desa Padang Tambak Gelar Pemotongan Sapi, Daging Dijual Murah ke Warga

Tomi menekankan bahwa keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini sudah patut dibanggakan. Oleh karena itu, dukungan terhadap perfilman, terutama yang mengangkat adat, budaya, dan objek wisata, sangat penting untuk diperjuangkan.

"Keberadaan SDM ini saja sudah merupakan kebanggaan kita, apalagi jika film ini mengangkat tema budaya dan objek wisata. Kami akan terus mendukungnya, baik melalui Dikbud maupun dinas terkait lainnya," demikian Tomi.(one)