PNS dan PPPK Wajib Ber-KTP Bengkulu Tengah: Dukcapil Siap Dukung Kebijakan Bupati Terpilih

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO  – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menyatakan siap mendukung penuh kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dukcapil Kabupaten Benteng, Adnan Kasidi, SE. Ia mengatakan bahwa program tersebut telah disosialisasikan kepada para ASN beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa Dukcapil mendukung sepenuhnya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, salah satunya yang melibatkan KTP dan domisili Benteng bagi ASN.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/11189/bpn-bengkulu-tengah-bantah-ada-biaya-tambahan-dalam-program-ptsl-sesuai-skb-3-menteri-hanya-rp200-ribu

"Tentu saja kami siap memberikan dukungan penuh terhadap program 100 kerja Bupati dan Wakil Bupati, dan salah satunya adalah kebijakan ini yang menjadi fokus utama. Kami juga siap berkoordinasi dengan BKPSDM yang akan menjadi leading sektor dalam pengurusan KTP bagi ASN atau PPPK yang bertugas di Kabupaten Bengkulu Tengah," ujar Adnan.

Sebagai OPD penunjang, Dukcapil siap menangani berbagai kebutuhan administrasi kependudukan, seperti percetakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi ASN yang belum terdaftar di Kabupaten Bengkulu Tengah. Meskipun demikian, Adnan mengaku pihaknya belum mengetahui jumlah pasti PNS yang sudah memiliki KTP Benteng.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/11219/gandeng-perusahaan-outsorcing-lokal-langkah-cerdas-kejari-bengkulu-tengah-patut-diacungi-jempol

"Kami masih menunggu data dari BKPSDM Benteng terkait identitas KTP dan KK PNS yang ada. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Dukcapil daerah asal ASN tersebut untuk proses perpindahan domisili ke Kabupaten Bengkulu Tengah," jelasnya.

Adnan menambahkan bahwa dalam rapat sebelumnya, kebijakan ini berlaku untuk seluruh ASN, termasuk PNS dan PPPK. Salah satu syarat utama untuk melakukan perubahan domisili adalah Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang harus dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil di daerah asal masing-masing ASN.

"Intinya, syarat utama untuk proses perubahan KTP adalah surat pindah penduduk SKPWNI dari Dinas Dukcapil daerah asal," demikian Adnan. (imo)