Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 Ditunda, Berikut Penjelasan BKD Bengkulu Tengah

Reporter: Tri Hardianti |

Editor: Leonardo Ferdian |

Selasa , 21 Jan 2025 - 23:22

Adeansah Putra, SE., Sub Koordinator Perbendaharaan BKD Bengkulu Tengah--

proses pengadaan barang dan jasa tahun 2025 ditunda, berikut penjelasan bkd bengkulu tengah                            rakyatbenteng.bacakoran.co - pemerintah kabupaten bengkulu tengah (benteng) melalui badan keuangan daerah (bkd) menyampaikan bahwa mengacu pada surat edaran bersama mendagri dengan menkeu tentang tindak lanjut arahan presiden prabowo mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025 menunda proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa. 
kepala bkd, lili trianti didampingi sub koordinator perbendaharaan, adeansa putra, telah disepakati melalui rapat lalu untuk mematuhi seb.
"ya, seluruh pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer pusat seperti dau, dak dan dbh. tentu penerapannya merata ke seluruh opd bukan tertuju di satu opd saja karena masing-masing opd memiliki item pengadaan dan jasa yang berbeda," ungkapnya. 
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10465/batik-sungai-lemau-mulai-eksis-duta-batik-bengkulu-tengah-kenalkan-lewat-media-sosial-dan-event
sementara itu, pihaknya mengaku tidak tahu sampai kapan kebijakan penundaan akan berlangsung. pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima kebijakan ini berlaku hingga 
peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan sebagai landasan.
“hingga saat ini kami masih menunggu kebijakan lanjutan dari penundaan,” demikian adeansyah.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10466/3-perusahaan-kelapa-sawit-di-bengkulu-tengah-belum-penuhi-syarat-ketersediaan-kebun-inti-20-persen
berikut kutipan surat edaran bersama mendagri dan menteri keuangan yang ditetapkan di jakarta, 11 desember 2024 lalu, berdasarkan pasal 5 peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025, gubernur/bupati/wali kota agar: 
1. mencadangkan sebagian transfer ke daerah untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum;
c. dana alokasi khusus fisik; dan
d. dana tambahan infrastruktur.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10464/musrenbangcam-bergulir-30-januari-2025-kecamatan-merigi-kelindang-lokasi-perdana
2. dalam melakukan pencadangan memperhatikan:
a. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
b. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jkn.
3. transfer ke daerah berupa dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
4. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10463/opd-bantah-pernyataan-baznas-tentang-asn-yang-belum-bayar-zakat-begini-faktanya
5. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut dapat:
a. direalokasi; dan/atau
b. digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
6. melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi transfer ke daerah yang ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10462/hari-ini-gedung-nan-megah-kejari-bengkulu-tengah-diresmikan
7. melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 melalui penetapan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.(imo)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, RABU 22 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan