RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Mulai tahun 2025, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dengan program medical check up (MCU).
Dilansir dari disway.id, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 Triliun untuk pemeriksaan kesehatan atau medical check up gratis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kesehatan merupakan program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo.
"Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2024.
Sri Mulyani menjelaskan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Dimana, sebanyak Rp 2.701,4 triliun akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yang ditunjukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi dan perumahan.
Lebih jauh, Sri Mulyani merinci belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, belanja kesehatan Rp 218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
Adapun rincian anggaran program prioritas lainnya yaitu renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta terbangunnya lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun.
"Dan program makanan bergizi gratis dialokasikan anggaran Rp 71 triliun. Diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi," katanya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengungkapkan, pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.
"(TKD) ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," ucap dia. (**)